Published On: Thu, Feb 16th, 2017

Bupati Buka Sosialisasi Bantuan Hukum Warga Miskin

= 706
Bupati Tanjabbar DR. Ir. H. Safrial, MS Membuka Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pola Utama Kantor Bupati, Kamis (16/2/17)

Bupati Tanjabbar DR. Ir. H. Safrial, MS Membuka Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Pola Utama Kantor Bupati, Kamis (16/2/17)

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Jambi menggelar Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Tanjabbar, Kamis (16/2/17).

Acara mengangkat tema “Dengan Sosialisasi Bantuan Hukum Kita Wujudkan Akses Hukum yang Berkeadilan Bagi Masyarakat” ini dibuka oleh Bupati Tanjabbar DR. Ir. H. Safrial, MS di Aula Pola Utama Kantor Bupati.

BACA JUGA : Polres Tanjabbar Gelar Do’a Bersama Untuk Kelancaran Pilkada

Hadir Kakanwil Kemenkumham Jambi Bambang Palasara, SH, Kepala Lapas Kelas IIB Wahyu Hidayat, Kepala Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal, Sekdakab Drs. H. Ambok Tuo, para Asisten, SKPD, camat kades serta perwakilan masyarakat.

Bupati Tanjabbar H. Safrial, mengatakan menyambut baik sosialisasi pemberian bantuan hukum gratis bagi warga miskin ini, karena belum banyak warga khususnya di Kabupaten Tanjabbar yang belum mengetahuinya.

BACA JUGA : Kemenkumham Meberikan Kesempatan PNS Daerah Mutasi Ke Kemenkumham

Apalagi pemahaman hukum di masyarakat masih lemah sehingga seringkali tidak memperjuangkan haknya ketika bermasalah dengan hukum. Sebagai perpanjangan tangan akan sosialisasi itu kata Safrial, adalah tugas camat, kades dan lurah sebagai gadra terdepan pemerintah daerah.

“Dengan adanya sosiali bantuan hukum ini akan membuat hak warga miskin terlindungi, dan tidak takut lagi jika menghadapi persoalan hukum,” terang Bupati.

BACA JUGA : Sekda: Pelaku UMKM Harus Siap Bersaing

Terakhir bupati meminta seluruh peserta seruis mengikuti sosialisasi tersebut. Karena menurutnya materi sosialisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah itu.

Sementara, Kakanwil Kemenkumham Jambi Bambang Palasara, SH, mengatakan sosialisasi ini merupakan implementasikan dan memberitahukan kepada masyarakat akan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang belum diketahuan masyarakat banyak.

“Apabila masyarakat tahu adanya dua aturan tersebut ‘maka apabila’ ada warga yang kurang mampu minta bantuan hukum maka bisa datang ke kami,” ucap dia.

BACA JUGA : Wabup Sambut Hangat Kunjungan Kakanwil Kemenkum HAM Jambi

UU sudah yang dirintis sejak tahun 1954, kata Bambang cakupannya cukup luas menyangkut keperdataan, pidana dan tatausaha negara. Dan Nonlitigasi : konuslasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, drafting dokumen, negosisi dll.

Dikatakannya, program bantuan hukum bagi orang miskin di wilayah Jambi, itu akan terus digalakkan oleh pihaknya dan setiap bantuan hukum yang diberikan bersifat gratis.

BACA JUGA : Terkait Izin Galian C, Bupati Minta Pemkab Tanjabbar Dilibatkan

“Bantuan hukum kepada warga tidak mampu diberikan secara gratis hingga permasalahan atau perkara selesai dan memiliki kekuatan hukum yang tetap,” ujarnya.

Ia mengungkapkan cara mendapatkan bantuan ini dengan mengajukan surat permohonan melampirkan keterangan miskin (SKTM) dari Kades/Lurah yang ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham Jambi, untuk disediakan pengacara yang honornya dibayar oleh pemerintah.

Mengingat pentingnya pendampingan hukum bagi orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak tersebut. Kakanwil mengharapkan pemerintah Kabupaten Tanjabbar dapat membuat Perda terkait penganggaran untuk biaya tersebut.

BACA JUGA : Rapat Dengan SKK Migas, Bupati Ajukan 131 Milyar CSR Untuk Infrastruktur

“Kasus yang banyak terjadi saat ini warga miski yang didakwa dipersidangan tidak didampingi kuasa hukum, alasanya mendasar tak punya biaya untuk sewa pengacara,” pungkasnya.

Editor : Tim Redaksi

SOSIALISASI BANTUAN HUKUM C

SOSIALISASI BANTUAN HUKUM E

SOSIALISASI BANTUAN HUKUM B

About the Author

-

Comments on Facebook

Skip to toolbar