JAMBI – Jabatan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan Bupati Kerinci Adirozal sebentar lagi berakhir dan akan diisi oleh Penjabat Semntara.
Saat ini Pemorpv Jambi dan DPRD pun telah mengusulkan nama-nama untuk menjadi Pj Wali Kota Jambi dan Bupati Kerinci tersebut ke Kemendagri.
Gubernur Jambi Al Haris mengaku telah mengusulkan sejumlah naman, namun dalam hal masih enggan menyebutkan nama-nama Penjabat Wali Kota Jambi dan Kerinci yang diusulkan ke Kemendagri tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah kita ajukan dan sedang berproses di Kemendagri termasuk juga Pj Bupati Kerinci. Namanya abjad: A sampai Z,” ujar Al Haris.
Terkait nama diusulkan, lanjut Al Haris Pemprov Jambi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Presiden Joko Widodo untuk memutuskan. Meski DPRD Kota Jambi dan DPRD Kerinci juga mengusulkan tiga nama.
“Tugas DPRD dan saya hanya mengajukan,” kata Al Haris.
Al Haris kemudian mengungkap kriteria sebelum memilih nama calon yang dia ajukan.
“Pengalaman, kemampuan dalam bekerja, kemudian track recordnya yang selama ini tidak ada masalah hukum, kita anggap mampu memimpin daerah dan meneruskan dari pemimpin sebelumnya, dan terakhir harus netral dalam berpolitik, tidak berpihak kemanapun karena dia adalah ASN,” ucap Al Haris.
Terkait hal ini, Politisi Indonesia asal Jambi Usman Ermulan meminta siapa pun yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo harus berdasarkan nama yang diusulkan.
Usman menegaskan, bahwa usulan Gubernur Jambi maupun DPRD Kota Jambi dan DPRD Kerinci bukanlah sekedar formalitas belaka. Tentu yang terbaik dan layak. Tahu kondisi geografi, psikologis masyarakat, kultur budaya, sehingga ketika menyikapi sebuah persoalan mendahului pendekatan persuasif dan kekeluargaan.
“Orang yang berpengalaman di pemerintahan, itu dulu. Tentunya telah memenuhi syarat yang ditentukan,” ujar Usman Ermulan seperti dilangsir aksipost.com, Minggu (8/10/23).
Bekas anggota DPR RI tiga periode ini meyakini nama-nama yang diusulkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dan dapat meningkatkan etos kerja aparatur sipil negara (ASN).
“Kami menolak keras jika nantinya pejabat dari pusat, kayak tak ada lagi pejabat dari Jambi. Seperti contoh Pj Bupati Sarolangun diisi pejabat Kemendagi, gagal karena didemo orang terus. Tolong jangan mengabaikan usulan gubernur dan DPRD, itu penghinaan untuk masyarakat Jambi,” kata Usman.
Penulis : Redaksi
Sumber Berita : Lintastungkal