LIVETV
SMPN 2 Kuala Tungkal Lolos Sebagai Peserta KSN MTK Nasional Penyelundupan Part Mobil Tua Jenis Land Rover Digagalka Petugas Perbatasan Ivan Wirata Angkat Bicara Terkait Kelangkaan BBM Ini Motif dan Desain Seragam Batik KORPRI Terbaru Yonif Raider Khusus 732/Banau Laksanakan Vaksinasi Covid-19




Home / Daerah / Kota Jambi / Pilkada

Minggu, 12 Januari 2020 - 14:49 WIB

Bawaslu Jambi Apresiasi Kepala Daerah Mutasi Pejabat Sesuai Regulasi Pilkada 2020

FOTO : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, M.Pd

FOTO : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, M.Pd

KUALA TUNGKAL – Bawaslu Provinsi Jambi mengapresiasi kepala daerah yang mengikuti imbauan Bawaslu kabupaten/kota terkait larangan mutasi pejabat di kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020.

Dimana sepengetahuan Bawaslu Provinsi Jambi mutasi sejumlan ASN dilakukan kepala daerah di Provinsi Jambi sesuai regulasi yaitu pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 dapat menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada 2020 yang akan digelar 23 September mendatang.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd mengatakan larangan mutasi pejabat bagi daerah yang pilkada terdapat di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Walikota dan Wakil Walikota.

BACA JUGA :  Tim Tungau Polres Kerinci Amankan Terduga Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur

“Bunyi pasal ini adalah Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” uarnya Asnawi, Minggu (11/01/20).

Menurut Asnawi, apresiasi tersebut patut diberikan, karena rata-rata, pemkab/pemkot se Provinsi Jambi melaksanakan mutasi pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2020.

BACA JUGA :  Dihantam Tak Boat Dermaga Teluk Kempas Alami Kerusakan

Lima kabupaten/kota menggelar Pikada 23 September 2020 mendatang diantaranya Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Bungo dan Kota Sungai Penuh. Termasuk Pemprov Jambi.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2019 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2020 dinyatakan bahwa waktu tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berlangsung pada tanggal 8 Juli 2020.

BACA JUGA :  Wujudkan Herd Immunity, Polres Muaro Jambi Lakukan Akselarasi Vaksinasi Massal

Karena itu, kata Asnawi menegaskan jika ditarik mundur dari tanggal 8 Juli maka tepat tanggal 8 Januari adalah mulai berlakunya larangan itu.

“Jadi, jika dihitung maka seorang kepala daerah boleh memutasi pejabat sebelum 8 Januari 2020,” jelasnya.

Jika kepala daerah melanggar ketentuan tersebut, kata Asnawi, maka calon petahana tersebut bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

“Mutasi bisa dilakukan setelah 8 Januari 2020 dengan catatan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” tandasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Idul Adha, Pemkab Tanjab Barat Akan Menyembeli 33 Hewan Kurban

Kota Jambi

Kapolda Jambi Pimpin Upacara Gabungan TNI-Polri di Makorem 042/Gapu 

Tanjab Timur

KPU Tanjab Timur Sudah Terima 169.553 Surat Suara Pilbup 2020

Covid-19

Ini 7 Kabupaten/Kota di Jambi Berstatus Daerah Dengan Risiko Rendah Penularan Covid-19

Tanjab Barat

Layani Peserta Vaksinasi Lansia, Kapolres dan Dandim Sajikan Nasi Goreng serta Berikan Giveaway

Tanjab Barat

SKK Migas-PetroChina Salurkan Bantuan Dua Ton Beras Bagi Warga Terdampak Covid-19 di Tanjab Barat dan Tanjab Timur

Provinsi Jambi

Fachrori Lepas Pasar Murah Sembako Bersubsidi Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Tanjab Barat

Cegah Peredaran Narkoba Jelang Nataru, Polisi Perketat Perbatasan Darat dan Pelabuhan