LIVE
Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus Ini Aturan Baru Pemberlakukan Jam Malam di Tanjab Barat Danrem 042 Gapu Berikan Materi kepada KKDN Sespimti Polri Pemkab Tanjabbar Jalin Kerjasama dengan DJKN Sumsel dan BPKP Jambi Spektakuler, Dandim 0419/Tanjab Patroli Karhutla bersama Komunitas Motor Pecinta Alam

Home / Daerah / Kota Jambi / Pilkada

Minggu, 12 Januari 2020 - 14:49 WIB

Bawaslu Jambi Apresiasi Kepala Daerah Mutasi Pejabat Sesuai Regulasi Pilkada 2020

FOTO : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, M.Pd

FOTO : Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi, M.Pd

KUALA TUNGKAL – Bawaslu Provinsi Jambi mengapresiasi kepala daerah yang mengikuti imbauan Bawaslu kabupaten/kota terkait larangan mutasi pejabat di kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020.

Dimana sepengetahuan Bawaslu Provinsi Jambi mutasi sejumlan ASN dilakukan kepala daerah di Provinsi Jambi sesuai regulasi yaitu pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016 dapat menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada 2020 yang akan digelar 23 September mendatang.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi R, M.Pd mengatakan larangan mutasi pejabat bagi daerah yang pilkada terdapat di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Walikota dan Wakil Walikota.

“Bunyi pasal ini adalah Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri,” uarnya Asnawi, Minggu (11/01/20).

BACA JUGA :  Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus

Menurut Asnawi, apresiasi tersebut patut diberikan, karena rata-rata, pemkab/pemkot se Provinsi Jambi melaksanakan mutasi pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2020.

Lima kabupaten/kota menggelar Pikada 23 September 2020 mendatang diantaranya Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur, Batanghari, Bungo dan Kota Sungai Penuh. Termasuk Pemprov Jambi.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2019 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2020 dinyatakan bahwa waktu tahapan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berlangsung pada tanggal 8 Juli 2020.

BACA JUGA :  Ini Aturan Baru Pemberlakukan Jam Malam di Tanjab Barat

Karena itu, kata Asnawi menegaskan jika ditarik mundur dari tanggal 8 Juli maka tepat tanggal 8 Januari adalah mulai berlakunya larangan itu.

“Jadi, jika dihitung maka seorang kepala daerah boleh memutasi pejabat sebelum 8 Januari 2020,” jelasnya.

Jika kepala daerah melanggar ketentuan tersebut, kata Asnawi, maka calon petahana tersebut bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

“Mutasi bisa dilakukan setelah 8 Januari 2020 dengan catatan mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” tandasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

56 Siswa Terpapar Covid-19, SMA Titian Teras Jambi Diliburkan

Tanjab Barat

Bupati Minta Qari’-Qari’ah Tanjabbar Manfaatkan Maksimal Masa Pembinaan

Kota Jambi

Kapolda Jambi Tinjau Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Grand Malioboro

Nasional

Pilkada Tetap Digelar Diujung Tahun 9 Desember

Covid-19

Kasus Positif Corona di Jambi Bertambah Satu Lagi, Riwayat Kontak Masih Di tracking

Pilkada

KPU Tanjabbar Temukan Ribuan Surat Suara Rusak

Advetorial

Sekda Ikuti Apel Kampanye Wajib Masker Wujudkan Pilkada 2020 Aman, Damai dan Sehat

Covid-19

Rapat dengan Kepala BNPB, Fachrori Laporkan Perkembangan Kasusu COVID-19 di Jambi