indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Muaro Jambi Dimulai Polda Jambi Benarkan Kendaraan Sat PJR Alami Kecelakaan Danrem 042/Gapu : Tugas Operasi Adalah Kehormatan dan Kebanggaan Bagi Prajurit Kades Talang Duku Bersama Kasubsektor Taman Rajo Gelar Vaksinasi Serbu Desa Fasha dan Maulana Bagikan Paket 500 Paket Sembako

Home / Berita

Kamis, 1 November 2018 - 08:28 WIB

Bawaslu Tanjab Barat Copot 56 Alat Peraga Kampanye Langgar Aturan

FOTO : APK Spanduk Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

FOTO : APK Spanduk Yang Ditertibkan Oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KUALA TUNGKAL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilu yang menyalahi aturan perundang-undangan.

Haingga saat ini sedikitnya 56 Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjab Barat.

Ketua Bawaslu Tanjab Barat, Hadi Siswa, S.Pd.I mengatakan sejak dimulainya masa kampanye pada 23 September 2018 lalu, pihaknya telah menertibkan 56 APK yang melanggar aturan baik berupa baliho maupun spanduk.

Ia mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu terlebih menyampaikan edaran kepada masing-masing partai politik terkait penertiban alat peraga kampanye.

BACA JUGA :  Vaksin Covid-19 Boleh Diberikan 2 Minggu Pasca Pemberian BIAS

“Ada 56 APK yang sudah kita turunkan secara berguyur oleh pengawas kecamatan di seluruh Kecamatan,” terang Hadi Siswa dikonfirmasi,” Kamis (01/11/18).

Menurut Hadi penertiban Ini komitmen Bawaslu Tanjab Barat, bahwa kewenangan badan pengawasan pemilu tingkat Kabupaten sampai kecamatan dan kelurahan yakni mengawasi dan juga mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran.

“Atribut yang ditertibkan adalaah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan letaknya berada di bahu jalan, pohon, dan tiang listrik, juga tak sesuai desain,” kata Hadi.

BACA JUGA :  Tabrakan, Pengendara Vixion dan Honda Scoopy Sama-Sama Meninggal

Hadi juga menegaskan bahwa dalam PKPU 23/2018 Pasal 32 dan 33, APK yang dipasang adalah yang difasilitasi KPU, dan APK tambahan partai politik. Desain dan materinya paling sedikit memuat visi, misi dan program.

Ada pun jumlah APK tambahan sesuai kesepakatan beberapa waktu lalu (11/10/18). KPU, Bawaslu dan seluruh Parpol, maksimal 5 baliho dan 10 Spanduk untuk dipasang di desa atau kelurahan. Demikian pula zonais pemasangannya.

“Ukurannya sendiri sudah jelas 4×5 baliho dan 1,5×5 spanduk, begitupun zona pemasangannya sudah disepakati,” pungkasnya.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Kapolres Tanjabbar Hadiri Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBBM 2021 di Imigrasi Kuala Tungkal

Berita

Cegah Karhutla, Kapolres Tanjabbar Lakukan Tatap Muka dengan Warga Desa Muntialo

Berita

Ini Prioritas 99 Hari Pertama Progja Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat Terpilih UAS-Hairan

Berita

Audiensi Dengan Bupati, SMSI Tanjab Barat Tawarkan Kerjasama Profesional

Berita

KONTRAS : Penembakan Laskar FPI Adalah Pelanggaran HAM

Berita

Wujudkan Pilkada 2020 yang SEHATI, Polres Tanjabbar Gelar Silaturrahmi dan Dialog Bersama Tokoh Lintas Agama dan Suku Bangsa

Berita

Mulai 1 Mei, Tarif Penyeberangan Roro Batam-Kuala Tungkal dan Sebaliknya Naik, Ini Rinciannya

Berita

Gunakan Helikopter Tim Wasev dan Danrem 042 Gapu Kunjungi Lokasi TMMD di Desa Labuhan Pering