Bersama 7 Bupati, Safrial Tandatangani Deklarasi Kawasan Konservasi

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr Ir H Safrial, MS bersama 7 Kepala Daerah yang masuk dalam Daerah Kawasan Konservasi menandatangani Deklarasi Kaukus Kabupaten Konservasi di Bone Bolongo, Selasa (29/01/19).

Ketujuh kepala daerah tersebut ialah Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS, Bupati Bone Bolango, Bupati Halmahera Timur Muhammad Din, Bupati Manokwari Selatan, Wempi Rengkung, Wabup Tojounauna, Admis A.S Lasimpala, Wabup Sumba Tengah, Danial Landa, Wabup Luwu Utara, Muh Thahar Rum dan Sekretaris Kabupaten Bolaang Mogondow, Tahlis Galang.

Penandatangan kesepakatan bersama ini merupakan bagian dari tindak lanjut isu tentang kabupaten konservasi yang telah dimulai sejak tahun 2004 lalu.

BACA JUGA :  Peringati HUT ke-2 Garpu, Hairan dan Pengurus Partai NasDem Gelar Syukuran

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan pula komitmen berasama antara daerah ini muncul menyusul adanya kebijakan otonomi penyelenggaraan sektor kehutanan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Urgensi pembentukan Kabupaten konservasi tersebut mulai terasa dibutuhkan disebabkan oleh lemahnya kemampuan daerah dan pusat dalam mengendalikan kerusakan sumber daya alam (SDA).

Dimana selama ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara parsial dalam pengelolaan SDA pemerintah daerah yang mempunyai kawasan konservasi dimana merasa terbebani dengan keberadaan kawasan konservasi yang berada di wilayah administrasi sementara setiap tahunnya kawasan konservasi yang berada di wilayah kabupaten mengalami degradasi.

“Berdasarkan hal tersebut kami mewakili wilayah yang mempunyai sumber daya hutan dan seluruh Indonesia mendeklarasikan satu pendorong kebijakan Kabupaten Konservask dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN Periode 2020-2025). Sehingga kedepannya bisa menjadi program Nasional,” ujar Bupati Tanjabbar Safrial bersama 7 Kepala Daerah, Selasa (29/1/2019).

Tahapan berikutnya, mendorong isu kebijakan Kabupaten konservasi bukan menjadi sebatas isu sektoral dan mendorong reformasi instrumen kebijakan Kabupaten konservasi di daerah berdasarkan karakteristik sumber daya alam yg dimiliki.

“Karena Pemerintah Daerah yang mempunyai kawasan konservasi sekaligus berkomitmen untuk menjadi bagian dari pembangunan kawasan konservasi daerah,” tandas Safrial secara bersama kemarin.

Editor : Tim Redaksi