JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dihantam badai besar. Dalam satu hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan brace atau dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus yang menyasar dua instansi “lahan basah”: Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rabu (4/2/2026).
Alih-alih panik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru memberikan respons dingin namun menohok. Saat dicecar wartawan di Gedung DPR RI, ia secara terang-terangan mendukung langkah “pembersihan” yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut.
“Ya biar saja. Kita lihat apa hasilnya. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang bermasalah, ya ditindak secara hukum,” ujar Purbaya dengan nada santai namun tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan Intervensi, Tapi ‘Pembersihan’
Purbaya menegaskan tidak akan ada intervensi dari pihak kementerian. Meski prosedur pendampingan hukum tetap diberikan kepada pegawai yang terjaring, ia memastikan hal itu bukan untuk melindungi pelaku dari jeratan hukum.
Eks pimpinan LPS ini justru menyebut momen ini sebagai pintu masuk untuk membongkar kebobrokan internal. “Kenapa harus terpukul? Ini justru titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Memang sudah terdeteksi ada yang aneh di sana,” tambahnya.
Dua Kota, Satu Sasaran
Informasi yang dihimpun menunjukkan operasi senyap ini bergerak di dua titik krusial:
- Jakarta: Penggeledahan di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai.
- Banjarmasin: Operasi di KPP Banjarmasin yang diduga kuat terkait permainan restitusi pajak.
Hingga berita ini diturunkan, tiga orang dari Banjarmasin telah diterbangkan ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Langkah berani KPK dan sikap “bodo amat” Menkeu Purbaya terhadap anak buah yang nakal ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di Kemenkeu sedang memasuki fase pembersihan total.
Penulis : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal











