LIVE TV
Ketua TP PKK Tanjab Babrat Kunjungi RSUD KH Daud Arif dan Anak Penderita Gizi Buruk Bupati Anwar Sadat Apresiasi Polres Tanjab Barat Dalam Penanganan Karhutla 87 Personil Kodim 0419/Tanjab Ikuti Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Siapa Bakal Ketua DPRD Tanjab Barat, Begini Penjelasan Edi Purwanto HUT Ke-4, SMSI Bersama BKKBN Provinsi Jambi dan SAH Berkolaborasi Kurangi Stunting

Home / Covid-19

Rabu, 8 April 2020 - 23:43 WIB

Dukung Kebijakan PSBB, Safrial Himbau Warganya Tunda Mudik Ditengah Pandemi Covid-19

FOTO : Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial, MS

FOTO : Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial, MS

KUALA TUNGKAL – Presiden Joko Widodo tetapkan Corona Virus Disease atau Covid 19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan dan harus dilakukan upaya penanggulangan, hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease covid-19.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo membolehkan kepala daerah untuk melakukan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran virus Corona seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang ditandatangani Jokowi.

Sebagai langkah mendukung kebijakan tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Ir. H. Safrial MS melalui rekamam video, menghimbau masyarakat untuk menunda pelaksanaan mudik dan bepergian ke luar daerah sampai wabah covid-19 benar-benar dinyatakan selesai.

“Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menunda pelaksanaan mudik dan bepergian sampai situasi normal kembali” ujar Bupati dalam video.

“Semoga wabah covid-19 ini cepat berlalu, dan kita semua diberikan kesehatan dan keselamata oleh Allah SWT,” Harap Bupati.

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19,” seperti dikutip dari PP yang mulai berlaku pada Selasa, 31 Maret 2020.

PP tersebut mengatur pembatasan sosial harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembatasan sosial itu paling sedikit meliputi tindakan berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat umum. Kebijakan meliburkan sekolah dan tempat kerja harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas dan ibadah penduduk. Sementara pembatasan kegiatan di tempat umum harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.(hms)

Share :

Baca Juga

Covid-19

Wali Kota Jambi Tinjau Kesiapan Laboratorium BPOM Jambi Untuk Uji Swab

Covid-19

Begini Cara Polwan Polres Tanjabbar Bina Anak-Anak Untuk Disiplin Gunakan Masker

Covid-19

Jambi ‘Meledak’ Lagi, Bertambah 12 Kasus Positif Corona Hari Ini

Covid-19

2 Kasus Baru Positif Covid-19 di Jambi Hari Ini dari Kota Jambi & Sungai Penuh

Covid-19

30 Orang Santri dari Ponorogo Diperiksa Kesehatannya Di Terminal Pembengis

Berita

Tzu Chi Sinarmas Perwakilan Lontar Papyrus Bantu APD Untuk Tenaga Medis di Tanjab Barat

Covid-19

Tambahan 2 Positif Covid-19 dan Sembuh di Jambi Berasal dari Kota Jambi Dan Muaro Jambi

Covid-19

Hari Pertama Idul Fitri, Kasus Positif Covid-19 di Jambi Bertambah 4, Sembuh 5