LIVETV
SMPN 2 Kuala Tungkal Lolos Sebagai Peserta KSN MTK Nasional Penyelundupan Part Mobil Tua Jenis Land Rover Digagalka Petugas Perbatasan Ivan Wirata Angkat Bicara Terkait Kelangkaan BBM Ini Motif dan Desain Seragam Batik KORPRI Terbaru Yonif Raider Khusus 732/Banau Laksanakan Vaksinasi Covid-19




Home / Berita

Jumat, 18 Januari 2019 - 15:43 WIB

Empat Orang Pejabat Tinggi Pratama Tanjabbar Bakal Pensiun

FOTO : Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjab Barat Drs. Encep Jarkasih

FOTO : Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjab Barat Drs. Encep Jarkasih

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Tanjab Barat tahun 2019, mennyebutkan ada 4 (empat) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

Pejabat yang sudah memasuki batas usia pensiun tersebut yakni Sekda, Asisten II dilingkup Setda Tanjabbar dan Kepala Dinas serta Kepala Pelaksana Badan dilingkungan Pemkab Tanjab Barat.

“Untuk pimpinan tinggi pratama pengisiannya tetap melalui mekanisme didalam PP 11 Tahun 2017 ada seleksi terbuka,” ungkap Drs. Encep Jarkasih Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Kamis (17/1).

BACA JUGA :  Ini 18 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 1

Encep juga menjelaskan, guna mengisi kekesongan Jabatan itu, Pak Bupati DR. Ir. H. Safrial, MS selaku Pejabat tinggi pembina kepegawaian bisa menugaskan stafnya menjadi Pelaksana Tugas.

“Pak Bupati selaku pejabat tinggi pembina kepegawaian bisa menugaskan salah satu stafnya untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT), sampai terisi oleh Pejabat definitif hasil seleksi terbuka,” ujar Encep.

Di tahun ini sebut Encep, pejabat yang masuk batas usia pensiun ada Pak Zabur Rustam Kadis Perikanan pensiun dibulan februari, Pak Sekda H. Ambok Tuo dibulan Juni, lalu pak Amdani Asisten II Ekonomi Pembangunan.

BACA JUGA :  Remaja di Kampung Nelayan Ditemukan Meninggal Gantung Diri

“Dan kalau tidak salah dibulan september apa november akhir tahun pak H. Kosasih Kalaksa BPBD Tanjab Barat. Sebenarnya masuk ditahun 2020 dibulan januarinya,” terang Encep.

Dilain sisi untuk Pejabat Administrator eselon III maupun eselon IV pengawas itu bisa langsung jabatannya diisi oleh pejabat definitif, atau juga diisi pelaksana tugas melihat kebutuhan organisasi.

“Misalkan sekarang ini Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) itu biasanya langsung pengguna anggaran, terkait ini pastinya pak Bupati sangat hati- hati dalam menempatkan pegawai yang akan diberikan tugas tambahan,” kata Encep.

BACA JUGA :  Ivan Wirata Angkat Bicara Terkait Kelangkaan BBM

Iapun menjelaskan, aturan mekanisme Pelaksana Tugas itu ada. Pelaksana tugas itu, diisi yang setara boleh atau satu level jabatannya atau satu tingkat dibawahnya.

“Jabatan kepala dinas bisa diisi oleh masing-masing yang ada diposisi yang sama (kepala dinas,red), jadi pelaksana tugas dijabatan yang kosong itu boleh. Sekretaris eselon III a bisa juga dijadikan pelaksana tugas,” kata Encep memberikan gambaran. (Bs)

Editor : Tim Redaksi

Share :

Baca Juga

Berita

Besok, Sejumlah Pelanggan PLN di Wilayah Ini Alami Pemadaman Listrik

Berita

SKK Migas-PetroChina Dukung Program Peduli Oksigen Hulu Migas-KADIN

Berita

Kabar Duka, Ayah Cek Endra, Bupati Sarolangun Tutup Usia

Berita

Peringkat Alexa 41 Media Online Jambi Minggu Ini

Berita

Sambut HJK TNI AD, Korem 042 Gapu Gelar Lomba Lukis dan Baca Puisi Secara Virtual 

Berita

Nazimi Kembali Calonkan Diri Jadi Kades Kuala Indah

Berita

Kejari Tanjab Barat Lakukan Penyuluhan Pencegahan dan Sanksi Karhutla di Betara

Berita

Polda Jambi Siapkan 9 Titik Penyekatan Mudik Lebaran, Ini Lokasinya