indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Muaro Jambi Dimulai Polda Jambi Benarkan Kendaraan Sat PJR Alami Kecelakaan Danrem 042/Gapu : Tugas Operasi Adalah Kehormatan dan Kebanggaan Bagi Prajurit Kades Talang Duku Bersama Kasubsektor Taman Rajo Gelar Vaksinasi Serbu Desa Fasha dan Maulana Bagikan Paket 500 Paket Sembako

Home / Nasional

Minggu, 18 Juli 2021 - 22:10 WIB

Ini 19 Provinsi yang Dapat Teguran Keras dari Mendagri

FOTO : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian Saat Memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jambi di Hotel SwissBell Jambi, Rabu (26/08/20)

FOTO : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian Saat Memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jambi di Hotel SwissBell Jambi, Rabu (26/08/20)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi terkait penyerapan anggaran penanganan Pandemi Covid-19.

Daerah-daerah tersebut dianggap rendah dalam menyalurkan anggaran penanganan pandemi Covid-19, termasuk terkait insentif tenaga kesehatan.

Mendagri menegaskan surat teguran tertulis ini termasuk salah satu surat teguran yang keras, karena jarang dikeluarkan.

Teguran tertulis disampaikan Mendagri pada Sabtu (17/07/21).

Menurut Toto dengan dikeluarkan surat teguran itu agar kepala daerah dapat memahami ada sejumlah dana yang diperuntukan bagi penanganan Covid-19 di daerah.

BACA JUGA :  Dandim 0419/Tanjab Apresiasi Petani Cabai Merah di Lubuk Terentang Karena Lakukan Ini

Menurut Tito dana untuk penanganan Covid-19 di daerah sudah tersedia.

Akan tetapi belum direalisasikan untuk kegiatan terkait, di antaranya untuk insentif tenaga kesehatan.

“Ini supaya kepala daerah memahami, karena bisa saja kepala daerah tidak tahu, karena yang lebih paham adalah Bapeda atau badan keuangannya atau BPKAD,” ujarnya.

Dengan dikeluarkannya surat teguran resmi tersebut diharapkan kepala daerah dapat segera menyalurkan realokasi yang disampaikan Menteri Keuangan sebesar 8 persen.

Termasuk terkait insentif tenaga kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan tambahan yang bisa digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Wakil Walikota Jambi Kukuhkan Forum RT se Kelurahan Eka Jaya

Adapun 19 provinsi yang mendapat teguran tertulis Mendagri tersebut yakni;

1. Provinsi Aceh,
2. Sumatera Barat,
3. Kepulauan Riau,
4. Sumatera Selatan,
5. Bengkulu,
6. Kepulauan Bangka Belitung,
7. Jawa Barat,
8. Yogyakarta,
9. Bali,
10. Nusa Tenggara Barat,
11. Kalimantan Barat,
12. Kalimantan Tengah,
13. Sulawesi Selatan,
14. Sulawesi Tengah,
15. Sulawesi Utara,
16. Gorontalo,
17. Maluku,
18. Maluku Utara,
19. Papua.(Edt)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

THR Dikeluhkan PNS, Mendagri Jengkel Kepala Daerah Pun Disentil

Nasional

Kapal Asal India Sandar di Riau, Kapten dan ABK-nya Positif Covid-19

Nasional

Korem 042/Gapu Jambi Kirimkan 1.300 Botol Madu untuk Secapa AD

Nasional

Pendaftaran Tamtama PK TNI AD Gelombang I 2021 Dibuka, Ini Jadwalnya

Berita

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Nasional

BMKG Peringatkan Waspada Cuaca Ekstrem La Nina

Nasional

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Mi, MTs hinga MA akan Gunakan Kurikulum PAI Baru

Nasional

Latih Disiplin Siswa SMP di Kewar, Yonif 142/Kj Berikan Pelajaran Ini