indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Bupati Masnah Lantik Ketua dan Pengurus PKK Desa se Kecamatan Sungai Gelam Kemenag Bantu Pembangunan Masjid dan Mushala Melalui SIMAS, Ini Syaratnya Bupati Muaro Jambi Pengukuhan Adat 8 Kepala Desa se Kecamatan Sungai Gelam Gudang Pengolahan Sabut Kelapa Bahan Industri Kerajinan Desa Karya Maju Terbakar UMi Bantu Akses Pembiayaan Kelompok Rentang di Balik Usaha Mikro

Home / Pilihan Editor

Jumat, 6 Desember 2019 - 21:37 WIB

Kades Tak Boleh Asal Berhentikan Perangkat Desa

FOTO : Tamri Eriadi, ST, Kasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan selaku Plt. Kabid Pemdes Pada Acara Bimtek Kades.

FOTO : Tamri Eriadi, ST, Kasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan selaku Plt. Kabid Pemdes Pada Acara Bimtek Kades.

KUALA TUNGKAL – Pasca pemilihan kepala desa serentak dan dilantiknya 56 kepala desa di Tanjab Bara 25 November lalu, angin perseteruan pasca pilkades masih terasa. Bahkan ada isu-isu tentang pergantian perangkat desa, akibat beda pilihan pada pilkades.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas PMD Tanjung Jabung Barat, H. Noor Setyo Budi melalui Kasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Tamri Eriadi, ST selaku Plt. Kabid Pemdes mengatakan bahwa kepala desa tidak boleh asal ganti atau memberhentikan perangkat desa.

Menurutnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ada mekanisme dan tata cara dan aturan yang berlaku salah satunya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BACA JUGA :  Korban Kebakaran di Senyerang Menerima Bantuan

“Kemarin waktu Bimtek Kepala Desa yang baru, sudah kita sampaikan, kepala desa tidak boleh asal ganti perangkat desa,” ujar Tamri, Jumat (06/12/29).

Tamri menyebutkan, pemberihentiannya pun tidak asal copot saja. Kades harus membaca aturan. Jika tidak sesuai prosedur, Kades siap-siap menerima sanksi.

“Sanksinya mulai dari peringatan, bisa juga pemberhentian sementara bahkan pemberhentian permanen,” tuturnya.

Tamri juga mengingatkan agar kepala desa jangan mencoba coba memimpin desa dengan secara arogan tanpa melibatkan perangkat desa.

BACA JUGA :  Korban Kebakaran di Senyerang Menerima Bantuan

Diingatkannya, jika kemarin ada yang kampanye terkait perangkat desa, harap bersabar karena perangkat desa tidak boleh diberhentikan, kecuali terkait 4 unsur.

“Unsur itu masalah usia 60 tahun, tidak aktif di masa tugas perangkat desa, meninggal dunia, dan berhenti atas permintaan sendiri,” teranya.

Pihaknya mengharapkan kepala desa terpilih bekerja sama dengan BPD, karena BPD bukan musuh kepala desa.

“Hal ini supaya roda pemerintahan di desa tetap berjalan dengan apa yang diharapkan kita bersama,” tandasnya.(sah)

Share :

Baca Juga

Pilihan Editor

KKP Lepas Liarkan 147.383 Benih Bening Lobster Tangkapan Polres Tanjab Timur

Pilihan Editor

Gubernur Jambi Berikan Bantuan APD pada Tim Gugus Tugas Tanjab Barat di Pos Terpadu Sterilisasi COVID-19 di Perbatasan Jambi-Riau

Pilkada

Debat Pertama Calon Gubernur Jambi Berjalan Lancar

Pendidikan

5.041 Ribu Siswa SMP/MTs di Tanjab Barat Siap Ikuti UNBK

Pilihan Editor

Ini 39 Anggota Panwascam Terpilih Tanjab Barat 2020

Pilihan Editor

Mantap! Untuk Kedua Kalinya Desa Sungai Keruah Raih Juara 1 Lomba PHBS Tingkat Provinsi Jambi

Pilihan Editor

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat UAS-HAIRAN

Nasional

Pasca Insiden Di Minahasa, Kapolres Tanjab Barat Gelar Diskusi Dengan Forkompimda dan Tokoh Lintas Agama