Kalapas Kuala Tungkal dan Jajaran Tandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024

KUALA TUNGKAL – Sebagai langkah awal dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Lapas Kelas IIB Kuala Tungkal menggelar penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Intergritas dan pakta integritas tahun 2024 di Aula Lapas Kuala Tungkal. Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Kalapas Kuala Tungkal I Gusti Lanang ACP dan diikuti oleh seluruh pegawai mulai dari pejabat struktural, para JFT dan juga JFU. Selasa (23/01/2024).

Pembangunan ZI merupakan salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang wajib di implementasikan oleh satuan kerja di Lingkungan Kemenkumham. Komitmen harus dibangun mulai dari pimpinan hingga ke seluruh elemen pegawai guna menjadi pedoman yang fundamental dalam meningkatkan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu bentuk implementasinya yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi, serta memingkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang mampu mempercepat, mempermudah, dan mempermurah pelayanan sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

“Ini adalah komitmen kita Bersama, tanggung jawab kita Bersama, mari bersama-sama kita tingkatkan lagi kinerja dan pelayanan kita guna mewujudkan Lapas Kuala Tungkal yang PASTI dan BerAKHLAK sesuai arahan dari pimpinan kita” ujar Gusti dalam kata sambutannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024 yang diikuti seluruh petugas Lapas Kuala Tungkal.

Kalapas I Gusti Lanang ACP mengingatkan bahwa kita semakin dekat dengan pesta demokrasi yang akan digelar bulan Februari mendatang.

“Sebagai ASN, kita wajib menjaga netralitas, harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai kita tidak sadar mendukung salah satu pasangan calon presiden ataupun calon legislatif melalui publikasi foto atau komentar di media sosial”, lanjut Gusti. (doc. Humas).