Kapolda, Tekan Covid-19 di Jambi Perlu Payung Hukum Untuk Penegakan SPPK

Lintas Tungkal

- Redaksi

Jumat, 7 Agustus 2020 - 20:03 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi saat Mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Jambi via zoom meeting di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Jambi, Jumat (07/08/20)

FOTO : Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi saat Mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi Jambi via zoom meeting di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Jambi, Jumat (07/08/20)

JAMBI –  Adanya peningkatan angka terkonfirmsi positif Covid-19 di Provinsi Jambi belakangan ini, Gubernur Jambi Fachrori Umar langsung menggelar rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi di ruang kerja Gubernur Jambi, Jumat (07/08/20).

Rapat evaluasi dihadiri Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI M Zulkifli, Penjabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman, kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Karo Ops Polda Jambi, Direktur Reskrimsus Polda Jambi, dan Direktur Lalu Lintas Polda Jambi serta seluruh perwakilan gugus tugas kabupaten/kota via zoom meeting.

Gubernur Jambi Fachrori Umar menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan Protokol Kesehatan demi menghentikan penyebarluasan Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantyabudi menyorot peningkatan kasus positif di Jambi belakangan ini karena melemahnya pengawasan orang setelah lebaran Idul Fitri lalu.

“Artinya akankah Jambi mengambil langkah pembatasan pintu masuk orang lagi, karena di daerah Provinsi lain sudah menerapkan itu untuk tekan masuknya kasus yang dibawa orang dari zona merah,” sebutnya.

Tak hanya itu, Kapolda juga mendorong perlunya payung hukum di kabupaten/kota sesuai Instruksi Presiden tentang Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan (SPPK) yakni Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Maskud kita agar teman Pol-PP di daerah bisa menertibkan pelanggar protokol kesehatan, nanti kita Polri dan TNI akan dukung pengawasannya di daerah,” sebutnya.

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Dokumen Dapat Diakses Publik
Bupati Anwar Sadat Rombak Birokrasi, 10 ASN Bergeser: Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
Jadwal Lengkap Kegiatan MTQH ke-55 Provinsi Jambi 30 Oktober–8 November 2026
Ribuan Warga Padati Pawai Ta’aruf MTQH ke-55 Provinsi Jambi di Kota Baru
Pemkab Tanjab Barat Lelang Tiga Jabatan Eselon II, Pendaftaran Dibuka Hingga 10 November
Rakornas TPAKD 2026, Katamso: Pemkab Tanjab Barat Dorong Akses Pembiayaan UMKM
Pemkab Tanjab Barat Lelang Kendaraan Dinas, Penawaran Dibuka hingga 30 Oktober 2026
Tegas! Sekda Hermansyah: Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Wajib Berpredikat Baik Jika Mau Kontrak Lanjut
Berita ini 558 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 18:34 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Dokumen Dapat Diakses Publik

Jumat, 6 November 2026 - 16:57 WIB

Bupati Anwar Sadat Rombak Birokrasi, 10 ASN Bergeser: Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

Senin, 2 November 2026 - 00:17 WIB

Jadwal Lengkap Kegiatan MTQH ke-55 Provinsi Jambi 30 Oktober–8 November 2026

Minggu, 1 November 2026 - 23:52 WIB

Ribuan Warga Padati Pawai Ta’aruf MTQH ke-55 Provinsi Jambi di Kota Baru

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:08 WIB

Pemkab Tanjab Barat Lelang Tiga Jabatan Eselon II, Pendaftaran Dibuka Hingga 10 November

Berita Terbaru