indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi

Home / Hukum

Selasa, 5 Oktober 2021 - 23:07 WIB

Keberatan, Kuasa Hukum BA Ajukan Eksepsi

Rung Sidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. FOTO : ISTIMEWA

Rung Sidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. FOTO : ISTIMEWA

KUALA TUNGKAL – Sidang kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PT. Produk Sawitindo anak Makin Group dengan terdakwa Budi Azwar (BA) masih berlanjut di PN Kuala Tungkal.

Terkait sejumlah tuntutan dalam dakwaan, Tm Kuasa Hukum Budi Azwar mengajukan penolakan atau keberatan (eksepsi) atas tuntutan tersebut.

Tim Kuasa Hukum Budi Azwar, Harnuni, SH menyebut bahwa anggota Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya (KSUPJ) tidak pernah melakukan pencurian sawit di areal PT. PSI Jambi, menurutnya pihak koperasi telah melakukan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama.

BACA JUGA :  Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf

“Kebun yang dikelola oleh PT. PSJ itu dalam SPK (Surat Pendukung Kerjasama) letaknya jelas berada di dua tempat, tetapi pada kenyataannya hari ini clien kami dituduh mencuri buah inti sementara letaknya berbeda,” kata Harnuni, Senin, (04/10/21).

Lebih lanjut, Harnuni menegaskan bahwa tuduhan yang dilakukan pihak perusahaan keliru. Sebab, berdasarkan perjanjian SPK kebun yang dipanen tersebut merupakan milik koperasi, sementara itu terkait HGU yang diterbitkan perusahaan menurutnya telah menyalahi.

BACA JUGA :  Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga

“HGU yang diterbitkan pihak perusahaan sudah menyalahi karena diperjanjian tidak sesuai SPK, karena SPK itu lah hukum tertinggi, perbatasan parit itu hanya akal-akalan perusahaan saja karena didalam SPK semua sudah tertuang titik koordinatnya ada, batasan wilayah sudah jelas bukan yang sekarang diklaim oleh pihak perusahaan,” tandasnya.(Mr/Dk)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kerusuhan Di Distrik VIII PT WKS, Polda Jambi Tetapkan 20 Tersangka

Hukum

PN Kuala Tungkal Tolak Gugatan Perkara Perdata Terhadap ULP Tanjab Barat

Hukum

Pertimbangan Kemanfaatan Hukum dan Kemanusiaan, Kapolres Tanjabbar Maafkan Pelaku Pembuat Akun Facebook Fake

Hukum

Ini 4 Poin Maklumat Kapolda Jambi Terkait Karhutla

Hukum

Kejari Muaro Jambi Terapkan Restorative Justice pada Perkara Jual Beli HP

Hukum

Belasan Napi Lapas Kelas II B Kuala Tungkal Diusulkan Dapat Remisi Natal

Hukum

Budi Azwar Ajukan Banding atas Vonis Hakim 1,5 Tahun Penjara

Hukum

Satreskim Polres Tanjab Barat Amankan 3 Pelaku Curanmor