YTUBE
BNNP Jambi Berikan Bimtek Lifeskill Untuk Kampung Nelayan BerSinar Fashion Street Batik Tanjab Barat Sambut Hari Barik Nasional Tahun 2022 Tim Gabungan TNI-Polri Kota Jambi Sosialisasikan Pencegahan Aksi Kejahatan Jalanan dan Geng Motor Ingin Eksis di Dunia Entertainment, Git Sigit Santoso Pilih Berkarya daripada Cari Sensasi Ketua Dekranasda Jambi Puji Keberhasilan Tanjabbar Kembangkan Batik Lokal

Home / Hukum

Selasa, 5 Oktober 2021 - 23:07 WIB

Keberatan, Kuasa Hukum BA Ajukan Eksepsi

Rung Sidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. FOTO : ISTIMEWA

Rung Sidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. FOTO : ISTIMEWA

KUALA TUNGKAL – Sidang kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PT. Produk Sawitindo anak Makin Group dengan terdakwa Budi Azwar (BA) masih berlanjut di PN Kuala Tungkal.

Terkait sejumlah tuntutan dalam dakwaan, Tm Kuasa Hukum Budi Azwar mengajukan penolakan atau keberatan (eksepsi) atas tuntutan tersebut.

Tim Kuasa Hukum Budi Azwar, Harnuni, SH menyebut bahwa anggota Koperasi Serba Usaha Pelang Jaya (KSUPJ) tidak pernah melakukan pencurian sawit di areal PT. PSI Jambi, menurutnya pihak koperasi telah melakukan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama.

BACA JUGA :  Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat

“Kebun yang dikelola oleh PT. PSJ itu dalam SPK (Surat Pendukung Kerjasama) letaknya jelas berada di dua tempat, tetapi pada kenyataannya hari ini clien kami dituduh mencuri buah inti sementara letaknya berbeda,” kata Harnuni, Senin, (04/10/21).

Lebih lanjut, Harnuni menegaskan bahwa tuduhan yang dilakukan pihak perusahaan keliru. Sebab, berdasarkan perjanjian SPK kebun yang dipanen tersebut merupakan milik koperasi, sementara itu terkait HGU yang diterbitkan perusahaan menurutnya telah menyalahi.

BACA JUGA :  Gandeng RSUD, Kodim 0419/Tanjab Melaksanakan Kegiatan Donor Darah

“HGU yang diterbitkan pihak perusahaan sudah menyalahi karena diperjanjian tidak sesuai SPK, karena SPK itu lah hukum tertinggi, perbatasan parit itu hanya akal-akalan perusahaan saja karena didalam SPK semua sudah tertuang titik koordinatnya ada, batasan wilayah sudah jelas bukan yang sekarang diklaim oleh pihak perusahaan,” tandasnya.(Mr/Dk)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kerusuhan Di Distrik VIII PT WKS, Polda Jambi Tetapkan 20 Tersangka

Hukum

Penegakan Hukum Perdana di Indonesia, Kejari Tanjabbar ‘Menggugat’ Pemecatan Kekuasaan Orang Tua dari AOZ

Hukum

Pelaku Pungli Divonis 1 Bulan Penjara, Ini Kata Kapolsek Maro Sebo

Hukum

Ketua KPU Tanjab Timur Divonis Bebas

Hukum

Kejari Muaro Jambi Terapkan Restorative Justice pada Perkara Jual Beli HP

Hukum

Tiga Terdakwa Pungli di Muaro Jambi Dihukum Sebulan Penjara

Hukum

Pertimbangan Kemanusiaan dan Keadilan, Polres Tanjabbar Tangguhkan Penahanan Sukardi Tersangka Lakalantas

Hukum

Belasan Napi Lapas Kelas II B Kuala Tungkal Diusulkan Dapat Remisi Natal