Kemnaker Ajak Serikat Pekerja Kawal Implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Lintas Tungkal

- Redaksi

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersalaman dengan perwakilan anggota serikat pekerja saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII FSP KEP KSPI di Jakarta, Minggu (25/10/2026). (Foto: Biro Humas Kemnaker)

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersalaman dengan perwakilan anggota serikat pekerja saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII FSP KEP KSPI di Jakarta, Minggu (25/10/2026). (Foto: Biro Humas Kemnaker)

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh elemen serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan pekerja dan mendukung terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berdaya saing.

Ajakan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KEP KSPI) di Jakarta, Minggu (25/10/2026) malam.

Dalam kesempatan itu, Yassierli mengapresiasi peran aktif serikat pekerja dalam mengawal proses lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia berharap semangat kolaborasi tersebut terus terjaga agar pemerintah dan serikat pekerja dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah mengapresiasi kontribusi aktif rekan-rekan serikat pekerja dalam mengawal lahirnya undang-undang baru ini. Untuk tahap selanjutnya, saya mengajak seluruh elemen SP/SB untuk bersama-sama mengawal implementasi dan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan terbaru ini di lapangan,” ujar Yassierli.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Penyusunan undang-undang ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil klaster ketenagakerjaan dan berasal dari usul inisiatif DPR RI.

Yassierli mengatakan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berkelanjutan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha diperlukan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan serta meningkatkan daya saing Indonesia.

“Kita punya PR besar untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Saya yakin dengan semangat kolaborasi dan semangat Merah Putih, kita mampu mewujudkan hal ini bersama-sama,” tambahnya.

Kemnaker berharap hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan terus terjaga melalui komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelindungan pekerja sekaligus mendorong kemajuan ekonomi nasional.*

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding
Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026
Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran
Bareskrim Polri Bantah Isu 2 Mantan Kapolri Ikut Terseret Kasus Penyadapan 
Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Jabat Ketua Periode 2026–2031
Menaker Buka Pelatihan Vokasi Nasional untuk 2.000 Peserta di Cirebon
Menaker Yassierli Tekankan Tiga Karakter Kunci SDM Hadapi Transformasi Dunia Kerja
BREAKING NEWS: Presiden Prabowo Resmi Copot Jenderal Listyo Sigit dari Jabatan KSP
Berita ini 14 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:08 WIB

Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 23:02 WIB

Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 8 November 2026 - 19:09 WIB

Bareskrim Polri Bantah Isu 2 Mantan Kapolri Ikut Terseret Kasus Penyadapan 

Minggu, 8 November 2026 - 09:33 WIB

Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Jabat Ketua Periode 2026–2031

Sabtu, 7 November 2026 - 17:26 WIB

Menaker Buka Pelatihan Vokasi Nasional untuk 2.000 Peserta di Cirebon

Berita Terbaru