indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Al Haris Apresiasi SKK Migas dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jambi Kapan 5 Pejabat Hasil Seleksi Terbuka Dilantik, Begini Kata Pj Bupati Muaro Jambi BREAKING NEWS : Satu Unit Rumah di Desa Tungkal I Terbakar Menyongsong Pemilu 2024, Bawaslu Tanjab Barat Kunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan Terima Penghargaan Capaian Vaksinasi dari Kapolres, Agus Purba Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Kumpeh Ulu

Home / Nasional

Rabu, 2 Juni 2021 - 15:22 WIB

Muhammadiyah Tanggapai Wacana Menag Sertifikasi Wasbang Dai

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad

JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mempertanyakan siapa target dari sertifikasi ini dan apa manfaat yang diterima oleh penceramah dan dai yang disertifikasi yang sempat diucapkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

“Kalau sertifikasi ini untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), bolehlah. Tapi, kalau untuk yang lain, seperti penceramah dari ormas atau freelance, apa jangkauannya? Itu tidak ada hubungan kerja dengan Kemenag,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (02/06/21).

Prof. Dadang mempertanyakan manfaat lebih lanjut yang bisa diterima penceramah yang memiliki sertifikat wawasan kebangsaan ini.

BACA JUGA :  Al Haris Apresiasi SKK Migas dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jambi

Jika sertifikasi ini bisa menjamin gaji para penceramah, ia pun mempersilakan Kementerian Agama (Kemenag) melanjutkan agenda ini.

Dadang pun menyebut selama ini para penceramah di luar lingkungan PNS atau Kemenag bekerja secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah.

“Kalau sertifikasi ini untuk penceramah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) atau penyuluh resmi di bawah pemerintah, silakan sertifikasi. Itu hak pemerintah,” katanya.

BACA JUGA :  Rumah dan Gudang Usaha Jamu Warga Pijoan Ludes Terbakar, 2 Kendaraan Turut Jadi Abu

Terkait sertifikasi wawasan kebangsaan ini, ia juga mewanti-wanti jangan sampai pertanyaan yang dikeluarkan menimbulkan polemik seperti yang terjadi di instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR menyebut akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para dai dan penceramah. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka penguatan moderasi beragama.

Menag juga menyebut akan menggandeng ormas Islam, seperti PBNU dan Muhammadiyah, dalam memberikan bimbingan kepada para dai dan penceramah.

Share :

Baca Juga

Nasional

Daftar HET 11 Obat di Masa Pandemi, Termasuk Ivermectin

Nasional

Gaji ke-13 PNS Cair Agustus, Tanggal Berapa?

Nasional

Pelaksanaan PPKM Mikro Dapat Diatur di Peraturan Desa

Nasional

10 Kepala Daerah Terkaya 2021 Menurut LHKPN, Wali Kota Jambi Urutan 9

Nasional

Pertalite di Kota Sorong Tembus Rp30.000 Perliter

Nasional

Kapan Pelaksanaan SKB CPNS 2019, Begini Kata BKN

Nasional

Provinsi Sumatera Utara Tuan Rumah HPN 2023

Pendidikan

Persiapkan New Normal Pendidikan yang Berorientasi Pada Siswa