by

Nah! KPU Temukan Dokumen Anggota Parpol Berstatus PNS

-Berita, Politik-91 dilihat

FOTO : Komisioner KPUD Kabupaten Tanjabbar, Apnizal, S.Pt di Kantor KPUD, Selasa (17/10/17)

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Sejumlah partai politik di Tanjab Barat terungkap turut menyertakan anggota berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi anggotanya saat mendaftar salinan dokumen Parpol peserta Pemilu 2019.

Komisioner KPUD Tanjabbar Apnizal, S.Pt membenarkan, pihaknya menemukan itu setelah dilakukan pemeriksaan administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap berkas pendaftaran sejumlah partai politik ditemukan beberapa foto copy KTP PNS. Maka dari itu, pihaknya pun memberikan catatan dan akan melakukan faktualisasi terhadap temuan tersebut.

“Memang ada kita temukan beberapa foto copy KTP yang status pekerjaannya PNS, tapi tidak banyak sebenarnya. Rata-rata ada dua atau tiga foto copy KTP yang pekerjaannya PNS,” ungkap Apnizal, Kamis (26/10/17).

Bahkan diauki Apnizal, temuan tersebut tidak hanya terjadi di satu berkas administrasi partai saja. Tetapi terdapat disebagian besar berkas administrasi parpol. Namun tidak semua parpol ditemukan hal serupa.

“Terus terang temuan foto copy KTP PNS ini terdapat di sebagian besar. Tap perlu Kita tidak sebutkan partainya,” terang Apnizal.

Dengan adanya temuan tersebut, pihak KPU dikatakannya akan melakukan faktualisasi di lapangan terlebih dahulu. Setelah dilakukan faktualisasi, barulah temuan tersebut akan disampaikan dan berkas temuan dikembalikan kepada masing-masing partai.

“Kami akan turun langsung mengecek kebenaran sesuai dengan alamat. Kalau benar, maka akan kami coret. Tetapi kalau tidak akan kita terima,” kata ketua KPU.

Kroscek kelapangan, kata Apnizal perlunya dilakukan. Sebab, apakah yang berstatus PNS di KTP anggota parpol tersebut adalah PNS aktif atau telah pensiun, namun KTP digunakan masih tertera PNS.

Sebagai contoh, ada satu temuan foto copy KTP atas nama Drs. Mukri. Sebelumnya diketahui bahwa Mukri pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati di Tanjab Barat. Pada proses tersebut, dirinya mengundurkan diri dari kepegawaiannya. Akan tetapi, dalam berkas foto copy KTP-nya masih tertera pekerjaan sebagai PNS.

“Seperti pak Mukri. Sebernya sudah pensiun diri. Tetapi dalam lampiran KTP nya masih PNS. Bisa jadi yang lainnya juga sudah pensiua atau memang masih aktif,” ungkap Apnizal.

Setelah nanti dilakukan faktualisasi, berkas temuan mereka akan diserahkan ke partai masing-masing untuk diperbaiki atau diganti dengan yang lain. Sebab, syarat pendaftaran yang ditentukan harus melampirkan sebanyak 332 anggotanya.

“Masa perbaikan akan diserahkan 16 – 17 November dikembalikan berkas ke partai. Kemudian 18 Nov – 1 Des masa perbaikan,” tutup Apnizal.

Editor : Tim Redaksi