YTUBE
Bupati Anwar Sadat buka Peluang Singapura Berinvestasi di Sektor Hilirisasi Pertanian dan Perkebunan Puluhan Anggota Pemuda Pancasila Datangi Polda Jambi Pertanyakan 2 LP Dua ASN Tanjabbar Ikuti Short Course Gratis di Singapura, Bupati Ucapkan Terima Kasih Bupati Anwar Sadat Resmikan Gedung Rumah Iqra’ Husnul Khatimah Kampung Nelayan Kapolres Tanjab Barat Hadiri Upacara HUT TNI ke 77 di Kodim 0419/Tanjab

Home / Advetorial

Rabu, 10 Juli 2019 - 08:09 WIB

Pansus III DPRD Tanjab Barat Pelajari Perda PKL di Pemkab Inhu

KUALA TUNGKAL – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Tanjung Jabung Barat lakukan Studi Banding ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Ulu, Riau, Jumat (04/07/19) lalu.

Studi ini dilakukan untuk melakukan peningkatan penanganan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang nantinya akan di aplikasikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam bentuk Perda. Raperda PKL ini juga merupakan Raperda inisyatif DPRD Tanjab Barat.

Rombongan Pansus diikuti Sekretaris DPRD dan anggota Pansusu III DPRD diantaranya Budi Azwar, Maratul Kiftiah serta OPD terkait diantaranya Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag Yenni, SH Kasat Pol PP Samsul Juhari, S.Sos.

Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Mulyani Siregar, SH sekaligus selaku Ketua Pansus menjelaskan, alasan dipilihnya Inhu sebagai salah satu tempat studi banding, lantara Pemkab disana telah memiliki Perda PKL dan bisa diterapkan.

Sehingga pansus bisa membandingkan proses penyusunan perda, penetapan serta evaluasi kegunaan, kelemahan, pengawasan, perizinan maupun dalam implementasi perda nantinya.

“Jadi, inilah salah satu alasan yang membuat kita memilih Inhu sebagai tempat Studi Banding. Dan hasil Studi Banding ini, akan kita harmonisasikan dengan berbagai pihak terkait untuk nantinya diaplikasikan di Tanjab Barat,” ungkap Mulyani dihubungi via ponselnya, Rabu (10/07/19).

Mulyani menegaskan proses penetapan Ranperda menjadi Perda, perlu banyak pertimbangan. Selama ini lanjutnya saat ini Pemkab Tanjab Barat baru memiliki Perda Nomor : 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang digunakan untuk penanganan PKL.

“Prinsipnya, Perda itu sebagai penegasan harus ada norma, adat istiadat, aturan yang mengikat, supaya ada ketertiban hukum dan PKL dapat dilakukan sesuai fungsi dan peruntukannya,” katanya.

Lanjutnya, karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Sehingga, produk Perda yang merupakan payung hukum dalam pembangunan, harus bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat banyak.

“Atas dasar pertimbangan itu maka butuh payung hukum guna mendapatkan pengelolaan PKL yang baik. Maka semua informasi, masukan yang telah kita terima dan menjadi sangat penting sebagai muatan bagi kita untuk saat pembahasan penyeusunan ranperda bersama organisasi perangkat daerah hingga penetapan,” tuturnya. (Bs)

Editor : Tim Redaksi

Share :

Baca Juga

Advetorial

Danrem 042/Gapu Hadiri Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Advetorial

Bersama Gubernur Salurkan JPS, Bupati Safrial : Kerjasama Baik, Kunci Minimalkan Tumpang Tindih Data

Advetorial

Bupati Minta Peserta Latsar CPNS Miliki Tanggung Jawab dan Bekerja Ikhlas

Advetorial

Pj Gubernur Jambi Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Masal Covid-19 di Tanjab Barat

Advetorial

Ini Harapan Safrial Dari Assessment Manajerial Calon Sekda

Advetorial

Sekda Agus Sanusi Terpilih Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Tanjab Barat 2019-2024

Advetorial

Peringati Hari Ibu, Fachrori Tegaskan Peran Perempuan Penting Wujudkan SDGs

Advetorial

Amir Sakib Hadiri Maulid di Masjid Assolihin Sungai Rawai