YTUBE
Ikut Andil Memajukan Dunia Pendidikan di Tanjab Barat, Wabup Hairan Apresiasi Tanoto Foundation Senkom Tanjabbar Jambi Kunjungan Studi ke Senkom Kota Batam Terjatuh, ABK TugBoat PT KBPC Tenggelam di Sungai Batanghari Sekda Lantik 26 Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Nama-Namanya Hadiri HPN 2023, Gelombang Kedua Delegasi SMSI Jambi Bertolak Menuju Medan

Home / Advetorial

Rabu, 10 Juli 2019 - 08:09 WIB

Pansus III DPRD Tanjab Barat Pelajari Perda PKL di Pemkab Inhu

KUALA TUNGKAL – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Tanjung Jabung Barat lakukan Studi Banding ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Ulu, Riau, Jumat (04/07/19) lalu.

Studi ini dilakukan untuk melakukan peningkatan penanganan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang nantinya akan di aplikasikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam bentuk Perda. Raperda PKL ini juga merupakan Raperda inisyatif DPRD Tanjab Barat.

Rombongan Pansus diikuti Sekretaris DPRD dan anggota Pansusu III DPRD diantaranya Budi Azwar, Maratul Kiftiah serta OPD terkait diantaranya Kabid Perdagangan Dinas KUKM Perindag Yenni, SH Kasat Pol PP Samsul Juhari, S.Sos.

Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Mulyani Siregar, SH sekaligus selaku Ketua Pansus menjelaskan, alasan dipilihnya Inhu sebagai salah satu tempat studi banding, lantara Pemkab disana telah memiliki Perda PKL dan bisa diterapkan.

BACA JUGA :  Senkom Tanjabbar Jambi Kunjungan Studi ke Senkom Kota Batam

Sehingga pansus bisa membandingkan proses penyusunan perda, penetapan serta evaluasi kegunaan, kelemahan, pengawasan, perizinan maupun dalam implementasi perda nantinya.

“Jadi, inilah salah satu alasan yang membuat kita memilih Inhu sebagai tempat Studi Banding. Dan hasil Studi Banding ini, akan kita harmonisasikan dengan berbagai pihak terkait untuk nantinya diaplikasikan di Tanjab Barat,” ungkap Mulyani dihubungi via ponselnya, Rabu (10/07/19).

Mulyani menegaskan proses penetapan Ranperda menjadi Perda, perlu banyak pertimbangan. Selama ini lanjutnya saat ini Pemkab Tanjab Barat baru memiliki Perda Nomor : 5 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang digunakan untuk penanganan PKL.

BACA JUGA :  Senkom Tanjabbar Jambi Kunjungan Studi ke Senkom Kota Batam

“Prinsipnya, Perda itu sebagai penegasan harus ada norma, adat istiadat, aturan yang mengikat, supaya ada ketertiban hukum dan PKL dapat dilakukan sesuai fungsi dan peruntukannya,” katanya.

Lanjutnya, karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Sehingga, produk Perda yang merupakan payung hukum dalam pembangunan, harus bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat banyak.

“Atas dasar pertimbangan itu maka butuh payung hukum guna mendapatkan pengelolaan PKL yang baik. Maka semua informasi, masukan yang telah kita terima dan menjadi sangat penting sebagai muatan bagi kita untuk saat pembahasan penyeusunan ranperda bersama organisasi perangkat daerah hingga penetapan,” tuturnya. (Bs)

Editor : Tim Redaksi

Share :

Baca Juga

Advetorial

Ketua TP PKK Tanjabbar Ikuti Webinar dengan TP PKK Pusat

Advetorial

Hari Polwan Ke-73, Polres Tanjung Jabung Barat Potong Tumpeng

Advetorial

Imigrasi Kuala Tungkal Gelar Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju WBBM 2021

Advetorial

Kapolres; Kasus Curat Menduduki Urutan Pertama Sepanjang 2018 Di Tanjab Barat

Advetorial

Lantik 15 Kades Terpilih, Bupati H. Safrial Ingatkan Penggunaan Dana Desa

Advetorial

Amir Sakib Hadiri Pencanangan Kab/Kota Layak Anak

Advetorial

MRI Bersama OKP Tanjab Barat Galang Donasi Bencana Kalsel dan Sulbar

Advetorial

Bupati Tanjabbar Terima Penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan UKM 2019