indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kasrem 042/Gapu Hadiri Simulasi Sispamkota Kajari Tanjab Barat Pimpin Sertijab Kasi Intel TNI Bersama Warga Bahu Membahu Perbaiki Jembatan yang Rusak 12 Orang Kepala Desa se Kecamatan Muaro Sebo Dikukuhkan Sebagai Pemangku Adat Penyuluhan Wasbang Membina Komponen Masyarakat Cinta Tanah Air

Home / Pemerintahan

Sabtu, 4 Juli 2020 - 16:39 WIB

Pemkab Tanjab Barat Keluarkan Kebijakan Penundaan Pajak dan Penghapusan Pokok Pajak

Kepala Bapenda Tanjab Barat, Yon Heri, SP, ME

Kepala Bapenda Tanjab Barat, Yon Heri, SP, ME

Ia menjelaskan bahwa penundaan bayar pajak adalah untuk pajak PBB, di tundanya yang mesti jatuh tempo 30 september di mundurkan menjadi 30 Desember. Sementara ada beberapa penghapusan pajak yaitu pajak restoran dan hotel.

“Penghapusan pokok di lakukan untuk kewajiban Maret, April, Mei dan Juni itu tidak di pungut sama sekali. Ada jenis pajak yang penghapusan adalah pajak hotel, dan pajak rumah makan atau restoran. Dua pajak itu yang kita pertimbangkan akan mengalami kemuduran usaha,”Ungkapnya.

BACA JUGA :  Pemkab Batanghari Kembali Terima WTP

Ditambahkannya, ada penghapusan pokok pajak terhadap reklame toko. Sementara itu, saat ditanya bagaimana kebijakan kedepan setelah new normal dan sebagai upaya membangkitkan ekonomi pelaku usaha dengan tidak memberatkan, kata Yon belum ada kebijakan baru.

“Ke depan Juli dan seterusnya kita belum mengambil kebijakan, karena kita lihat juga sekarang kebijakan pemerintah sudah semakin longgar. Kalo semakin longgar kegiatan usaha menjadi pulih kembali,” Katanya.

Namun, kata Yon untuk kebijakan kedepan, pihaknya masih melihat bagaimana situasi Covid berdasarkan kebijakan pemerintah dan daerah. Jika nantinya kondisi masih memburuk, maka katanya penghapusan pajak untuk pelaku usaha hotel dan rumah makan bisa saja di perpanjang.

BACA JUGA :  Pemkab Batanghari Kembali Terima WTP

“Tapi selama Juli dan selanjutnya masih tidak ada perubahan artinya masyarakat usaha tetap di batasi maka kita akan keluarkan perpanjangan penghapusan. Tapi kalo sudah normal itu tidak lagi,” tuturnya.

“Jadi masa pajak juli itu bayar Agustus kalo seandainya bulan Juli masih terbatas lakukan usaha. Sebelum pembayaran agustus kita keluarkan kebijkan baru,” timpalnya.(*Mir)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Sekda, ASN Muaro Jambi Tak Boleh Nambah Libur Lebaran

Aspirasi

Hadiri Musrembang Provinsi, Amir Sakib Minta Tuntaskan Jalan Teluk Hingga Tebing Tinggi

Pemerintahan

Bupati dan Pj Gubernur Tinjau Balai Adat dan Pos Pelayanan Ops Ketupat di Terminal Pembengis

Bram Itam

Bupati Safrial Buka Acara Puncak BBGRM XVI dan HKG PKK Ke 47 Di Kecamatan Bram Itam

Pemerintahan

Tegas! Bupati Tanjabbar Minta Perusahaan dalam Forum TJSLP Jujur dan Terbuka

Pemerintahan

Menpan RB Larang Pejabat Bawa Mobil Dinas Mudik, Sekda : Sama Kita Akan Membuat SE Untuk Hal Ini

Pemerintahan

Ratusan PNS Tanjab Barat Akan Pensiun di Tahun 2018

Pemerintahan

Tahun 2022 Tanjab Barat Dapat DAK Rehab Puluhan Sekolah