indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Innalilahi…Tabrakan di Batanghari 4 Meninggal di Tempat, Lainya Luka-Luka Al Haris Harapkan Petani dan Koperasi Pertahankan Kualitas Rasa Kopi Kerinci Kota Jambi Melaju ke Final Setelah Melibas Tebo 4-2 Live Streaming Semifinal Kota Jambi vsTebo Mobil Carry Pick Up Terobos Pantat Besi Truk Hino Parkir, Sopir Luka-Luka

Home / Nasional

Kamis, 2 September 2021 - 19:26 WIB

Review 8.605 Guru PAI Penerima Tukin Terhutang, Kemenag Gandeng BKP

Rakor Dit PAI dan BPKPH bahas review tukin guru PAI yang terhutang. FOTO : kemenag.go.id

Rakor Dit PAI dan BPKPH bahas review tukin guru PAI yang terhutang. FOTO : kemenag.go.id

JAKARTA – Kementerian Agama menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review calon penerima tunjangan kinerja (Tukin) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terhutang.

Melangsir situs kemenag.go.id disebutkan review dilakukan dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas pembayaran tukin terhutang.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana yang saat ini merangkap sebagai Plt. Direktur PAI menyatakan bahwa setelah proses review ini, Kementerian Agama memiliki legalitas untuk membayarkan tukin guru PAI yang terhutang.

BACA JUGA :  Tugu Keris Siginjai Satu diantara Wisata di Kota Jambi Ramai dikunjungi Malam Minggu

“Review ini adalah hasil rekomendasi pertemuan dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan pada awal tahun 2021,” kata Rohmat saat rapat koordinasi virtual terkait pelaksanaan review BPKP, Selasa (31/8/21).

Rakor ini diikuti para Kepala Bidang PAI Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama, tukin terhutang akan diberikan kepada guru agama per Mei 2018,” sambungnya.

BACA JUGA :  Hadiri Kenduri SKO di Kerinci, Al Hari Mari Terus Melestarikan Adat Budaya Jambi

Auditor Madya BPKP Didin Saepudin mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021, Pasal 16 ayat (4) mengatur bahwa dalam rangka pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya, jika nilai tunggakan di atas Rp2 miliar, maka harus dilampiri hasil review dari BPKP.

“Untuk itulah proses review dilaksanakan,” tegasnya.

“Review akan dilakukan serentak secara nasional mulai 6 September 2021. Review diperkirakan memerlukan waktu maksimal selama 3 minggu,” lanjutnya.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Akhiri Tugas Mulia, Dansatgas Pamtas Yonif R 142/KJ Letkol Inf Ikhsanudin Pamitan dengan Bupati dan Wakil Bupati Belu

Nasional

Ini Nama-Nama 75 Paslon yang Diusung PDIP di Pilkada 2020

Nasional

Sri Mulyani: ASN Golongan I-III Masih Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional

Penerimaan CPNS 2020 dan 2021 Ditunda, Ini Alasan Pemerintah

Nasional

MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional

Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat, Menko PMK Minta MUI Terbitkan Fatwa

Nasional

Pendemi Covid-19, Polri Perpanjang Pelaksanaan Operasi Ketupat

Nasional

Kemendagri Keluarkan SE Baru, Kini Tiap Kamis Seragam ASN Serba Hitam