indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta SKK Migas-PetroChina Launching Wisata Embung Bina Lestari di Betara

Home / Nasional

Kamis, 2 September 2021 - 19:26 WIB

Review 8.605 Guru PAI Penerima Tukin Terhutang, Kemenag Gandeng BKP

Rakor Dit PAI dan BPKPH bahas review tukin guru PAI yang terhutang. FOTO : kemenag.go.id

Rakor Dit PAI dan BPKPH bahas review tukin guru PAI yang terhutang. FOTO : kemenag.go.id

JAKARTA – Kementerian Agama menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review calon penerima tunjangan kinerja (Tukin) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terhutang.

Melangsir situs kemenag.go.id disebutkan review dilakukan dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas pembayaran tukin terhutang.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana yang saat ini merangkap sebagai Plt. Direktur PAI menyatakan bahwa setelah proses review ini, Kementerian Agama memiliki legalitas untuk membayarkan tukin guru PAI yang terhutang.

BACA JUGA :  Sejarah Mendasari 2 Juli Sebagai Hari Adat Melayu Jambi

“Review ini adalah hasil rekomendasi pertemuan dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan pada awal tahun 2021,” kata Rohmat saat rapat koordinasi virtual terkait pelaksanaan review BPKP, Selasa (31/8/21).

Rakor ini diikuti para Kepala Bidang PAI Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama, tukin terhutang akan diberikan kepada guru agama per Mei 2018,” sambungnya.

BACA JUGA :  Jadi Paket Termahal, Harga Cabai di Bungo Tembus 150 Ribu Perkilogram

Auditor Madya BPKP Didin Saepudin mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021, Pasal 16 ayat (4) mengatur bahwa dalam rangka pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya, jika nilai tunggakan di atas Rp2 miliar, maka harus dilampiri hasil review dari BPKP.

“Untuk itulah proses review dilaksanakan,” tegasnya.

“Review akan dilakukan serentak secara nasional mulai 6 September 2021. Review diperkirakan memerlukan waktu maksimal selama 3 minggu,” lanjutnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Kapan Pelaksanaan SKB CPNS 2019, Begini Kata BKN

Nasional

Pasca Insiden Di Minahasa, Kapolres Tanjab Barat Gelar Diskusi Dengan Forkompimda dan Tokoh Lintas Agama

Nasional

Badan Pangan Nasional Resmi Dibentuk, Bulog : Penugasan Pangan Lebih Cepat

Nasional

Pemerintah Tetapkan Tanggal 22 Mei, PNS dan Pegawai BUMN Tetap Masuk

Berita

Peserta Tes SKD CPNS 9 Kabupaten/Kota di Jambi Resah, Ini Penyebabnya

Nasional

Tarif Listrik Untuk Golongan Ini Naik Per 1 Juli

Nasional

Laporan Ditanggapi KASN, Enam Pejabat Nonjob Kembali ke Eselon

Nasional

Asrama Haji Resmi Jadi RS Darurat Penampungan Pasien Covid-19