JAKARTA – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ir. H. Agus Sanusi, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa tahun 2019 di Balai Sidang Jakarta Konvertion Centre, Rabu (06/11/19).
Acara turut dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, kepala daerah provinsi/kabupaten/kota serta pimpinan ULP/LPSE seluruh indonesia.
Rakornis BPJ diselenggarakan oleh LKPP ini berlangsung dari tanggal 6-7 November 2019 dengan tema “Transformasi pengadaan di era digital untuk SDM unggul Indonesia Maju” dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasionla untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
Hal ini memberikan nilai dan manfaat yang besar serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, UKM, serta pembangunan berkelanjutan.
Sekda Tanjab Barat, H. Agus Sanusi menyampaikan hasil arahan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornis menuturksn bahwa presiden mengatakan masih ada pengadaan konstruksi yang di tenderkan senilai 31 Triliun sementara sudah memasuki bulan November. Artinya kata Presiden terjadi keterlambatan.
“Untuk kedepan hal ini diingtkan presiden jangan terulang lagi, baik di ousat maupun daerah,” ujar Agus Sanusi.
Dikatakan Agus, Presiden juga menghimbau untuk tingkatkan penggunaan produk dalam negeri dan kurangi impor.
“Bila aturan yang dirasakan mempersulit, maka aturan tersebut yang diubah,” ujarnya.
Menurut Jokowi pentingnya pengunaan produk dalam negeri biar sedikit mahal akan lebih baik dari pada menggunakan barang impor.
“Hal ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan ekonomi masyarakat dan negara” pungkasnya.