by

System Online PPDB SMA Masih Banyak Kendala Di Kabupaten

-Pendidikan-260 views
= 293

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – System online Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA sederajat diterapkan oleh Provinsi Jambi tahun ajaran 2018/2019 masih di temukan berbagai kendala di daerah salah satunya di Kabupaten Tanjab Barat.

Pasalnya, dari 4 kata dari Nilai siswa, lingkungan atau region, anak Guru dan tenaga kependiidkan dan siswa miskin, belum terakomodir dengan baik dengan pembobotan dan persaratan yang sudah ditetapkan melalui Pergup NO 603 /Kep.Gup/ Disdik-1.3/2018.

Padahal dengan diterbitkan Pergub PPDB tersebut dimaksud untuk memeratakan pendidikan di Provinsi Jambi. Namun dibalik system aplikasi yang diterapkan masih banyak yang harus dibenahi. ‎  ‎

Kepala SMA N 1 Kuala Tungkal Khairil Anam, S.Pd melalui Ketua PPBD SMA N 1 Kuala Tungkal, Fattahun Zubaidi mengatakan, salah satu keluhan pada masyarakat yang masih belum memahami dengan baik tentang PPBD memalui Aplikasi Online.

“kemudian masih banyak calon siswa kita yang masih termasuk katagori lingkungan belum terakomodir‎,” kata Fattahn Zubaidi.

Dijelaskanya, system PPDB online ini memng memberikan kemudahan dapat diakses di rumah atau dimana saja oleh calon siswa. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memahami, maka SMA 1 berinisiatip membuka layanan Publik untuk membantu para calon peserta didik mendaftar secara dengan benar.

‎”Terbukti masih banyak calon siswa yang masih perlu bimbinga dari sekolah, disini kami sebagai pihak sekolah hanya bisa memfasilitasi dengan membukan layanan publik atau pendatran sebab yang menentukan pihak Provinsi,” katanya. ‎

Dibeberkannya, untuk Kuota PPDB wilayah Kabupaten Tanjab Barat berdasarkan Pergub, hanya 848.

“Untuk SMA 1 Kuala Tungkal daya tampung 288, SMA 2 Kuala Tungkal 256, SMA 3 Kuala Tungkal 160 dan SMA N 1 Betara 144 dan SMK N 1 Kuala Tungkal hanya 340 siswa,” beber Fattahun.

Ia menegaskan, dari kuota tersebut ternyata masih banyak kreteria penerimaan PPDB yang masih belum terakomodir. ‎Dan kuota ini tidak dapat di ubah pihak sekolah sebab sudah kewenangan Provinsi,” tukasnya. (Hery)

Editor : Tim Redaksi