indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Kusruh di SMAN 3 Muaro Jambi Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Diminta Turun Tangan Masa Reses ke III Warga Kelurahan Tungkal III Menyampaikan Ini ke Hasbi Buntut Mogok Belajar, Komisi I DPRD Sidak ke SMAN 3 Muaro Jambi Dikunjungi Jamal, Warga Minta Rehab Jembatan Mangrove dan Pembangunan Jalan 800 Meter Pimpin Rapat Kerja, Pj Bupati Muaro Jambi Soroti Disiplin PNS yang Tak Pernah Ditindaklanjuti

Home / Pilkades

Sabtu, 17 November 2018 - 10:23 WIB

Tak Hanya Mantan Kades, PNS Turut Ramaikan Pilkades Serentak Tanjab Barat

FOTO : Dokumen 19 Calon Kades Dari 3 Desa Ikut Seleksi Tambahan Tes Tertulis, Jumat (16/11/18)

FOTO : Dokumen 19 Calon Kades Dari 3 Desa Ikut Seleksi Tambahan Tes Tertulis, Jumat (16/11/18)

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap II tahun 2018 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar 28 November nanti dibilang akan seru.

Pasalnya dari 63 cakades yang ikut jadi peserta Pilkades terdapat satu orang dari kalangan PNS yang menyalonkan diri untuk ikut pemilihan kepala Desa.

“Ada satu PNS yang ikut mencalonkan diri dari Desa Sungai Penoban, sebelumnya dia ini memang pernah jadi Pjs Kades di sana,” terang Kabid Pemdes, Agoes Mamun, Sabtu (17/11/18).

Agoes menjelaskan selain PNS, menurutnya siapapun berhak untuk mencalonkan dirinya, baik dari kalangan umum maupun anggota BPD.

Dia menjelaskan aturan ini diatur dalam undang-undang (UU) No 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

“Dari UU tersebut jelas bahwa kalangan PNS bisa mencalonkan Kades tanpa harus berhenti dari statusnya sebagai pegawai,” terangnya.

Lebih jelas lagi disebutkan pada Pasal 6A Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam peraturan tersebut disebutkan ASN yang diangkat sebagai seorang kades dibebaskan dari jabatannya.

“Selama menjadi kades juga tidak kehilangan haknya sebagai ASN. Yang bersangkutan tetap menerima hak sebagai ASN dan memperoleh tunjangan kades serta pendapatan lain yang saha yang bersumber dari APB Desa,” tandasnya.

Editor : Tim Redaksi

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Pesan Safrial Kepada 56 Kepala Desa Yang Baru Dilantik

Pilkades

Kapolres Ajak Wagra Desa Terjun Jaya dan Pematang Lumut Sukseskan Pilkades Sejuk dan Damai

Pilkades

Polsek Betara Berikan Bimtek KPPS Pilkades Desa Sungai Dualap

Pilkades

Dandim 0419/Tanjab Harap Semua Pihak Sukseskan Pilkades Serentak 2019

Pilkades

Kapolsek Betara Lakukan Sosialisasi Kamtibmas Tahapan Pilkades Di Desa Sungai Dualap

Pilkades

63 Calon Kades Bakal Bersaing di Pilkades Serentak Tanjab Barat

Pilkades

Bupati dan Kapolres Tanjab Barat Tinjau Pelaksanaan Pilkades Serentak

Pilihan Editor

Ini Nama-Nama 56 Kades yang Baru Dilantik Bupati Tanjung Jabung Barat