Tolak Kesepakatan, Poktan Desa Badang Tuntut Tiga Poin ini ke PT DAS dan Siap Tempuh Jalur Hukum

- Redaksi

Jumat, 8 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi, Ketua RT dan masyarakat saat akan gotong royong di Areal Makam leluhur di tengah Padang Sawit PT DAS. FOTO : Istimewa

Dedi, Ketua RT dan masyarakat saat akan gotong royong di Areal Makam leluhur di tengah Padang Sawit PT DAS. FOTO : Istimewa

KUALA TUNGKAL – Pasca kesepakatan penyelesaian konflik Lahan antara PT Dasa Anugerah Sejati (DAS) dengan masyarakat 9 Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menandatangani kesepakatan damai, Kelompok Tani Imam Hasan Desa Badang tetap menolak.

Bahkan saat pertemuan di BW Luxury Hotel Jambi pihak perwakilan dari Kelompok Tani Imam Hasan hanya menghadiri dan tidak menandatangani kesepakatan dengan PT DAS.

Dalam kesepakatan damai ini PT DAS sepakat memfasilitasi pembangunan 20 Persen Kebun masyarakat dari luasan Hal Guna Usaha (HGU) Lahan Perusahaan lewat dana hibah sebesar Rp22 Miliar yang diwujudkan melalui skema Usaha Produktif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Imam Hasan Desa Badang Dedi menegaskan untuk Desa Badang tetap menolak kesepakatan. Sementara yang 8 Desa lanjut.

“Ini bukan sekedar hal materi tapi sudah menyangkut harga diri yang tidak mau dibeli oligarki dan kapitalis lewat tangan oknum-oknum institusi yang korup,” tegas Dedi Jum’at (8/12/23).

Lebih lanjut kata Dedi kalau memang tidak bisa damai di kebijakan dan tuntutan tidak dipenuhi Desa Badang akan menempuh jalur hukum mengajukan pelepasan Areal HGU PT DAS di Desa Badang seluas 2.963 Hektar. Areal akan dikelola sendiri oleh Masyarakat dan Kelompok Tani.

“Kalau tidak bisa damai di kebijakan lanjut litigasi jangan sampai kalah tapi wajib menang. Lawan kita yang sudah dibeli oligarki dan kapitalis. Sekali layar terkembang pantang surut kebelakang. Biar putih tulang daripada putih Mato,” ungkap Dedi.

Poktan Desa Badang tambah Dedi tidak mau digabung lagi dengan 8 Desa yang telah menandatangani MoU dengan PT DAS. Sebab ada beberapa point yang menjadi tuntutan Desa Badang.

“Tiga poin itu memperjuangkan Areal Tanah Adat Ulayat Desa Badang 2.963 Hektar. Kedua pembebasan Makam-Makam dalam HGU PT DAS yang telah ditanami Sawit. Ketiga Kompensasi ganti rugi Rp35 Juta per Hektar dan sesuai standar Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten/Provinsi,” tukasnya.(*/Bas)

Komentar pada Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Penulis : Abas

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lintastungkal

Berita Terkait

Harga Beras di Pasar Tradisional Turun, Ini Harga Satu Karungnya
Salurkan Bantuan Susu untuk BALITA, PetroChina Konsisten Bantu PEMDA Percepat Penurunan Stunting di Tanjab Barat
PPK Muara Papalik Tidak Memberikan Salinan Rekap D-Hasil Tingkat Desa, Begini Kata KPU Tanjabbar
Kuasa Hukum Pemkab Tanjab Barat Jelaskan Soal Gugatan ke PTUN
Refleks Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan di Tanjab Barat
Hadiri Refleksi UAS-Hairan, Ahmad Jahfar Apresiasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati
BPK Provinsi Jambi Beri Pengarahan Kepada Pengelola Keuangan, Bupati Tanjabbar : Semoga Jadi Motivasi
Ketua DPRD Sambut Kedatangan Kapolres Tanjab Barat yang Baru Sekaligus Pelepasan Kapolres Lama
Berita ini 166 kali dibaca
KONTEN PROMOSI pada widget diatas merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan oleh pihak ketiga, bukan dari redaksi Lintastungkal.com. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten promosi ini.

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:38 WIB

Harga Beras di Pasar Tradisional Turun, Ini Harga Satu Karungnya

Rabu, 28 Februari 2024 - 17:55 WIB

Salurkan Bantuan Susu untuk BALITA, PetroChina Konsisten Bantu PEMDA Percepat Penurunan Stunting di Tanjab Barat

Rabu, 28 Februari 2024 - 17:31 WIB

PPK Muara Papalik Tidak Memberikan Salinan Rekap D-Hasil Tingkat Desa, Begini Kata KPU Tanjabbar

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:24 WIB

Kuasa Hukum Pemkab Tanjab Barat Jelaskan Soal Gugatan ke PTUN

Selasa, 27 Februari 2024 - 12:23 WIB

Refleks Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan di Tanjab Barat

Minggu, 25 Februari 2024 - 00:49 WIB

Hadiri Refleksi UAS-Hairan, Ahmad Jahfar Apresiasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:22 WIB

BPK Provinsi Jambi Beri Pengarahan Kepada Pengelola Keuangan, Bupati Tanjabbar : Semoga Jadi Motivasi

Jumat, 23 Februari 2024 - 00:54 WIB

Ketua DPRD Sambut Kedatangan Kapolres Tanjab Barat yang Baru Sekaligus Pelepasan Kapolres Lama

Berita Terbaru