LIVETV
SMPN 2 Kuala Tungkal Lolos Sebagai Peserta KSN MTK Nasional Penyelundupan Part Mobil Tua Jenis Land Rover Digagalka Petugas Perbatasan Ivan Wirata Angkat Bicara Terkait Kelangkaan BBM Ini Motif dan Desain Seragam Batik KORPRI Terbaru Yonif Raider Khusus 732/Banau Laksanakan Vaksinasi Covid-19




Home / Ekonomi

Rabu, 2 Januari 2019 - 14:59 WIB

UMK Tanjab Barat Tahun 2019 Naik 8,03 Persen

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 11 kabupaten/kota se-Jambi tahun 2019.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen atau sebesar Rp 183.104 sehingg menjadi Rp 2.463.353,71.

Sebelumnya (2018) UMK Kabupaten Tanjab Barat sebesar Rp 2.280.249,66.

Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjab Barat, Noor Setyo Budi, S.Sos, menyebut kenaikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 1270/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjabbar Tahun 2019, diputuskan bahwa besaran UMK yaitu sebesar Rp.2.463.353,71.

BACA JUGA :  Ditabrak dari Belakang, Supir Truk Batu Bara yang Lagi Istirahat Meninggal Tergilas Truk Sendiri

“Dari penerimaan UMK saja, buruh di Tanjab Barat sudah dikatagorikan tinggi jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi,” katanya.

Penetapan upah minimum Kabupaten ini, kata Budi pihaknya sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah stake holder.

“Penetapan UMK ini sebenarnya berdasarkan hasil dari sidang dewan pengupahan Kabupaten Tanjab Barat, itu terdiri dari federasi buruh, serikat pekerja bersama dengan perwakilan Asosiasi masing-masing perusahaan dan lain sebagainya,” sebutnya.

BACA JUGA :  Tim Tungau Polres Kerinci Amankan Terduga Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur

Dia mengegaskan, penetapan UMK baru ini wajib diikuti oleh seluruh perusahaan di Tanjab Barat. Sebab hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan karyawan itu sendiri.

“Kalaupun UMK tidak sesuai dibayar mereka (Serikat Buruh) biasanya akan melapor ke Disnakertrans. Artinya bila ada perusahaan tidak menerapkan siap-siap di sanksi,” tegasnya.

BACA JUGA :  Tips Foto Ala Selebgram yang Bagus dan Aesthetic  

Dia menjelaskan, kenaikan UMK sendiri hanya berlaku untuk perusahaan menengah ke atas, namun bila ada perusahaan yang karena beberapa hal belum bisa mengikuti ketetapan UMK yang baru maka pihaknya akan melakukan survei untuk mencari alasan perusahaan itu sendiri.

“Biasanya kalau perusahaan kecil tidak akan mempedomani penetapan UMK tersebut sebab tidak sanggup, nantinya bakal kita bina terlebih dahulu,” tandasnya.

Editor : Tim Redaksi

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Ditunda Pembayarannya, Gaji ke 13 Jadi Bahan Gorengan Pemberitaan

Ekonomi

How One Furniture Manufacturer Goes ‘Beyond Sustainability’

Advetorial

Bupati Safrial Lepas 4.000 Paket Sembao untuk Pasar Murah Lebaran

Ekonomi

Bupati : Tingkatkan Investasi Ditengah Pandemi, Pemkab Berikan Kemudahan Pelaku Usaha UMKM

Ekonomi

Pedagang Di Tanjab Barat Dapat Bantuan dari Kementerian Perdagangan

Ekonomi

Anwar Sadat Minta OPD Tindaklanjuti Penawaran Kerjasama BSI

Daerah

Bupati Safrial Terus Cari Solusi Fluktuasi Harga Kelapa Bersama KOPEK

Ekonomi

Fahrori; Ketersedian Bahan Pangan Pokok Masih Aman