YTUBE
Dalam 2 Pekan, Satnarkoba Polres Tanjab Timur Ungkap 3 Kasus Narkoba dengan 4 Tersangka PN Jambi Tolak Praperadilan Kasus BBM PT. Jambi Tulo Tiga Pemuda Kota Jambi Diamankan Polisi Atas Kepemilikan 1.925 Gram Ganja Siaga On Call, Personel Polres Tanjab Barat Sisir Delapan Titik Keramaian Tiga Pangkalan Gas Elpiji di Kuala Tungkal di Jaga Polisi

Home / Ekonomi

Rabu, 2 Januari 2019 - 14:59 WIB

UMK Tanjab Barat Tahun 2019 Naik 8,03 Persen

LINTASTUNGKAL.COM, KUALA TUNGKAL – Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 11 kabupaten/kota se-Jambi tahun 2019.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen atau sebesar Rp 183.104 sehingg menjadi Rp 2.463.353,71.

Sebelumnya (2018) UMK Kabupaten Tanjab Barat sebesar Rp 2.280.249,66.

Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjab Barat, Noor Setyo Budi, S.Sos, menyebut kenaikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 1270/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjabbar Tahun 2019, diputuskan bahwa besaran UMK yaitu sebesar Rp.2.463.353,71.

BACA JUGA :  Kata Djasman Pandjaitan Terkait Tuntutan JPU Kepada Para Terdakwa Pembunuhan Brigadir J

“Dari penerimaan UMK saja, buruh di Tanjab Barat sudah dikatagorikan tinggi jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi,” katanya.

Penetapan upah minimum Kabupaten ini, kata Budi pihaknya sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah stake holder.

“Penetapan UMK ini sebenarnya berdasarkan hasil dari sidang dewan pengupahan Kabupaten Tanjab Barat, itu terdiri dari federasi buruh, serikat pekerja bersama dengan perwakilan Asosiasi masing-masing perusahaan dan lain sebagainya,” sebutnya.

Dia mengegaskan, penetapan UMK baru ini wajib diikuti oleh seluruh perusahaan di Tanjab Barat. Sebab hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan karyawan itu sendiri.

BACA JUGA :  Sabu 7,3 Kg Akan Diseludupkan dari Malaysia ke Jambi, Kurir Tertangkap di Karimuan

“Kalaupun UMK tidak sesuai dibayar mereka (Serikat Buruh) biasanya akan melapor ke Disnakertrans. Artinya bila ada perusahaan tidak menerapkan siap-siap di sanksi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kenaikan UMK sendiri hanya berlaku untuk perusahaan menengah ke atas, namun bila ada perusahaan yang karena beberapa hal belum bisa mengikuti ketetapan UMK yang baru maka pihaknya akan melakukan survei untuk mencari alasan perusahaan itu sendiri.

“Biasanya kalau perusahaan kecil tidak akan mempedomani penetapan UMK tersebut sebab tidak sanggup, nantinya bakal kita bina terlebih dahulu,” tandasnya.

Editor : Tim Redaksi

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Pedagang Di Tanjab Barat Dapat Bantuan dari Kementerian Perdagangan

Ekonomi

Operasi Pasar TPID, 3000 Butir Telur Dalam Dua Jam Habis

Ekonomi

Wagub: Ekonomi Jambi Tahun 2021 Tumbuh 3,66 Persen

Ekonomi

Segini Besaran UMP 2022 Provinsi Jambi

Ekonomi

Daging Beku Bulog Tanjab Barat Kosong, ini Penyebabnya

Ekonomi

No Arms, No Legs, No Worries

Ekonomi

Jelang Imlek, Permintaan Ikan Bawal Putih dari Singapura Meningkat, Harga Kepiting Ikut Naik

Ekonomi

Susu Gambar Beruang Juga Ikut Langka di Kuala Tungkal