Simak Penjelasan Menteri PANRB Soal Nasib Honorer Terbaru di Era Pemreintahan Prabowo

JAKARTA – Perbincangan mengenai Nasib Honorer yang bekerja di pemerinatahn di era Pemerintahan Prabowo seiringi dengan bergantinya Menteri PAN-RB yang baru menjadi trending di kalangan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN (PNS atau PPPK).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti buka-bukaan mengenai kelanjutan kebijakan alih status tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di era Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjamin bahwa program ‘penyelamatan’ tenaga non-ASN itu akan dilanjutkan.

“Ini menjadi amanat dari Undang-Undang,” kata Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, dikutip CNBC, Senin (28/10/24).

Rini menuturkan kebijakan alih status ini juga masuk dalam program 100 hari kerja Kementerian PANRB.

Menurutnya, kebijakan ini terdiri dari beberapa kegiatan, seperti memperjelas status kepegawaian non-ASN, pemetaan dan identifikasi, serta mendorong tenaga honorer untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi PPPK.

“Serta melakukan pengangkatan tenaga non-ASN di tahun 2024,” kata Rini.

Rini berkata kebijakan alih status ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan pemerintah menjamin untuk menghindarkan terjadinya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para tenaga honorer tersebut.

“Kami punya prinsip bahwa arahan dari pemerintah adalah menghindarkan PHK massal, tidak mengurangi pendapatan mereka dan tidak menyebabkan pembengkakan anggaran,” ujar Rini.

Menurut dia, pada tahun 2024 pemerintah telah menetapkan pembukaan formasi Calon ASN sebanyak 3,2 juta orang. Dia mengatakan formasi CASN untuk PPPK tahun ini akan diprioritaskan seluruhnya untuk penyelesaian tenaga honorer.

Kementerian PANRB, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait penyelesaian masalah ini.

“Jadi 100% untuk tenaga non-ASN, sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi II,” ujar dia.(*)))