JAMBI – Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono hadiri Higt Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi di Gedung Lantai 2 Mahligai Bank 9 Jambi, Sabtu (27/8/22).
Higt Level Meeting mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi” ini dibuka oleh Gubernur Provinsi Jambi Dr. H Al Haris dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Forkopimda Pemprov Jambi, Bupati dan Sekda se Provinsi Jabi, Kepala BPS Prov Jambi dan Kepala Perum Bulog Jambi.
Gubernur Jambi menyampaikan bahwa Provinsi Jambi kembali menggelar High Level Meeting tahun 2022 guna berkomitmen dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“High Level Meeting dilaksanakan sebagai upaya untuk mereview inflasi di Provinsi Jambi dan merumuskan strategi pengendaliannya,” kata Al Haris.
Laanjut Gubernur High Level Meeting Hal Ini diperlukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari pertemuan ini kita sepakat untuk menjaga pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, dimana sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Selasa (14/6/22) lalu,” jelas Al Haris.
Gubernur Jambi menyampaikan kondisi ekonomi dan inflasi di Provinsi Jambi.
Pertama terkait pengendalian inflasi ini, yaitu menjaga inflasi sesuai koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Kedua, yakni komitmen merealisasikan kerjasama antar daerah untuk bahan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Ketiga, rutin mengadakan pertemuan setiap bulannya di seluruh kabupaten/kota untuk mengulas kembali perkembangan harga dan mencari solusi agar harga stabil.
“Semua ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.
Gubernur Al Haris juga menjelaskan kondisi harga komoditas unggulan di Provinsi Jambi saat ini, khususnya petani kelapa sawit belum merasakan kenaikan TBS meski keran ekspor kembali dibuka.
Tren kenaikan TBS yang masih belum stabil sangat mempengaruhi perekonomian petani di Jambi yang 60 persennya merupakan petani sawit.
Kekhawatirannya terkait dampak dari adanya beberapa perusahaan batu bara yang diberikan sanksi oleh Kementerian Negeri Sumber Daya Mineral (ESDM) karena angkutannya yang bermasalah, ungkap Al Haris.
“Kita khawatir bahwa akan terjadi inflasi yang tidak terkendali di Provinsi Jambi. Otomatis kalau inflasi signifikan, maka dikhawatirkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jambi,” ujarnya.
“Kita ingin tingkat inflasi di Jambi dari semua Kabupaten/Kota bisa dikendalikan, paling tidak harga komoditi penyumbang income perkapita keluarga Jambi yang perlu dipertahankan,” imbuhnya.
Dirinya meminta kepada pihak terkait untuk selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi dan gejolak ekonomi di Provinsi Jambi.
“Kalau kita sering berkoordinasi paling tidak kita mengecilkan masalah masyarakat yang terdampak inflasi daerah. Terimakasih Bank Indonesia yang selalu aktif dan responsif terhadap dinamika ekonomi di Jambi,” pungkas Gubernur.
Sebelum acara Higt Level Meeting, TPID Provinsi Jambi di Bank 9 Jambi, dilaksanakan penandatangan oleh Mendagri Prasasti Gedung baru Bank 9 Jambi.(*)
