Fasilitasi FGD, DPRD Tanjabbar Tampung Masukan Masyarakat Guna Penyempurnaan Ranperda

Jamal menjelaskan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Melalui sektor ini, berbagai infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan.

“Oleh karena itu, regulasi yang mengatur jasa konstruksi harus selalu disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum nasional, kebutuhan daerah, serta tuntutan efisiensi dan akuntabilitas publik,” tambahnya.

Perubahan atas perda nomor 9 tahun 2021 ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan peraturan terbaru, seperti undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksananya.

Perubahan ini juga ditujukan guna menyederhanakan proses perizinan melalui sistem oss berbasis risiko, memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan mutu jasa konstruksi,” sebutnya.

“Kami menyadari bahwa proses penyusunan peraturan daerah bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah upaya kolaboratif untuk menjawab tantangan pembangunan dan menghadirkan regulasi yang tepat sasaran,” tambah Ketua Bapemperda DPRD Tanjung Jabung Barat ini.