JAKARTA – Daftar tarif sertifikasi halal disosialisasikan lagi oleh Kemenag. Tarif itu mulai berlaku per 1 Desember 2021 yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Layanan sertifikasi halal biasanya digunakan sebagai bukti atau tanda kehalalan suatu produk. Berikut daftar tarif sertifikasi halal Kemenag beserta kriteria yang harus dipenuhi.
Daftar Tarif Sertifikasi Halal Kemenag: Agar Lebih Transparan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Daftar tarif sertifikasi halal Kemenag telah diinfokan melalui situs resmi Kemenag. Aturan tarif tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.
“Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU BPJPH,” kata Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Rabu (16/3/2021).
“Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia,” lanjut Aqil.
Jenis-jenis Tarif yang Tersedia
Tarif layanan BLU BPJPH terdiri atas dua jenis, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Berikut penjelasan dari masing-masing tarif:
- Tarif Layanan Utama yaitu:
– Sertifikasi halal barang dan jasa
– Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
– Registrasi auditor halal
– Layanan pelatihan auditor dan penyelia halal
– Sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. - Tarif Layanan Penunjang yaitu:
– Penggunaan lahan ruangan
– Gedung dan bangunan
– Penggunaan peralatan dan mesin
– Penggunaan laboratorium
– Penggunaan kendaraan bermotor.
Di samping itu, layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa mencakup:
- Layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare)
- Layanan permohonan sertifikasi halal
- Layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal
- Layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.
Rincian Biaya Permohonan
Permohonan sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, dikenakan tarif layanan. Tarif layanan tersebut mencakup:
- Komponen biaya pendaftaran
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen
- Pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH
- Penetapan kehalalan produk oleh MUI
- Penerbitan sertifikat halal.
Berikut daftar tarif sertifikasi halal untuk barang dan jasa (per sertifikat):
- Permohonan Sertifikat Halal
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000
b. Usaha Menengah: Rp5.000.000
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000 - Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000
b. Usaha Menengah: Rp2.400.000
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000 - Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp800.000
Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Untuk Pelaku Usaha
Selain tarif permohonan sertifikasi halal, pelaku usaha mikro dan kecil juga harus membayar tarif pemeriksaan kehalalan produk. Lembaga Pemeriksa Halal akan memeriksa dengan biaya maksimal Rp 350.000 untuk produk sebagai berikut:
- Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana
- Pangan olahan
- Obat
- Kosmetik
- Barang Gunaan
- Jasa
- Restoran/ Katering/ Kantin
- Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan
Adapun untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar Dan/Atau Luar Negeri, berikut tarif pemeriksaan produk halal yang berlaku:
- Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp3.000.000
- Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp6.468.750
- Flavour dan Fragrance: Rp7.652.500
- Produk Rekayasa Genetika Rp5.412.500
- Obat, kosmetik, produk biologi Rp5.900.000
- Vaksin Rp21.125.000
- Gelatin Rp7.912.000
- Barang Gunaan dan Kemasan Rp3.937.000
- Jasa: Rp5.275.000
- Restoran/ Katering/ Kantin Rp3.687.500
- Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp3.937.000
Daftar tarif sertifikasi halal Kemenag sudah diketahui. Ada sejumlah kriteria sertifikasi halal untuk pelaku UMK. Simak di halaman berikut ini.
Daftar Tarif Sertifikasi Halal Kemenag: Kriteria Sertifikasi Halal untuk Pelaku UMK
Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang ingin mengajukan sertifikasi halal harus memperhatikan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Berikut kriterianya:
- Produk menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- Proses produksi dipastikan kehalalannya
- Ada hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
- Memiliki tempat fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
- Berproduksi secara aktif selama 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
- Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)
- Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
- Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
- Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.(detik.com)
