JAKARTA – Mahfud MD menyoroti akar persoalan konflik internal Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan mencuat ke publik.
Dalam pandangannya, pertentangan yang terjadi di tubuh PBNU bukan semata disebabkan perbedaan tafsir AD/ART atau isu organisatoris, melainkan berkaitan dengan persoalan proyek dan izin tambang.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa, 2 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai tokoh Nahdliyin senior, ia menilai dinamika yang tengah terjadi telah bergeser jauh dari tradisi keulamaan dan perjuangan kultural NU di masa lalu.
Akar Konflik Disebut Berkaitan dengan Proyek Tambang
Mahfud MD secara tegas menyebut bahwa persoalan tambang menjadi pemicu utama memanasnya hubungan antarpihak di PBNU.
Menurutnya, isu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan telah lama menjadi bisik-bisik internal.
“Ini asal muuasalnya soal tambang. Dulu ketika saya bilang itu kan belum ada yang bilang, nah sekarang mereka semua juga sudah bilanglah bahwa ini memang asal asalnya tambang,” tutur Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa berbagai gesekan yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir memiliki benang merah dengan kepentingan bisnis dan akses terhadap perizinan usaha.
Bukan sekadar perbedaan pandangan mengenai aturan organisasi.
Kerinduan Akan NU yang Kembali ke Tradisi Keulamaan
Mahfud kemudian membandingkan kondisi NU saat ini dengan NU pada masa sebelumnya yang lebih fokus pada peran sosial-keagamaan.
Pria yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menyampaikan bahwa orientasi organisasi kini dianggap mulai menjauh dari nilai-nilai yang dulu menjadi fondasinya.
“Saya begini loh, merindukan NU yang taat pada ulama, tidak rebutan proyek. Gak ada itu urusan ngurus perusahaan, ngurus tambang, ngurus itu dulu gak ada,” lanjutnya.
Mahfud menilai keterlibatan sejumlah pihak dalam urusan ekonomi dan proyek bisnis turut menyebabkan ketegangan internal.
Hal ini dianggap memunculkan perubahan karakter organisasi dan melemahkan nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh para ulama pendiri.
Sindiran: “Bukan PBNU, Tapi PTNU”
Dalam penjelasannya, Mahfud MD menyampaikan kritik tajam terkait arah gerak institusi.
Ia menggunakan istilah “PTNU” untuk menggambarkan bagaimana dinamika internal mirip dengan sebuah perusahaan yang memiliki pemegang saham dan struktur manajerial.
“Jadi bukan PBNU, PTNU akhirnya. Perusahaan terbatas akhirnya. Antara pemegang saham, betul. Kemudian ada komisaris, ada direksi,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ia menilai konflik saat ini lebih berkaitan dengan perebutan akses dan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan persoalan ideologi atau prinsip organisasi.***
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Gelora.com
