Berita Republik

3 Tahun Terakhir Tanpa Kasus Penyelundupan Benih Lobster, Perairan Tanjab Barat Sudah Steril atau Kosentrasi Petugas yang Beralih? (VISUAL : Dok. Istimewa)

Republik

3 Tahun Terakhir Tanpa Kasus Penyelundupan Benih Lobster, Perairan Tanjab Barat Steril atau Longgar?

Republik | Sabtu, 9 Mei 2026 - 18:38 WIB

Sabtu, 9 Mei 2026 - 18:38 WIB

KUALA TUNGKAL – Selama tiga tahun terakhir, publik disuguhi narasi “sunyi” dari aktivitas penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah hukum perairan Tanjung Jabung…

STOP TERNAK BIROKRASI!
Satu urusan, banyak tuan. Itulah potret birokrasi kita saat ini. (FOTO : Dok. Istimewa/Lintastungkal)

Rekomendasi

Negeri Seribu Badan: Mengapa Pemerintah Gemar Duplikasi Lembaga Saat Rakyat Butuh Aksi Nyata?

Rekomendasi | Republik | Sabtu, 25 April 2026 - 15:48 WIB

Sabtu, 25 April 2026 - 15:48 WIB

REPUBLIK – Belakangan ini, publik dipertontonkan dengan tren pembentukan berbagai lembaga dan badan baru yang memiliki irisan fungsi sangat dekat dengan instansi yang sudah…

Jejak langkah diplomasi luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan SBY, Jokowi, dan Prabowo. Setiap masa memiliki ritme terbang yang berbeda demi satu tujuan: Kepentingan Nasional. (FOTO : Dok. Istimewa/Lintastungkal)

Republik

Perbandingan Kunjungan Luar Negeri SBY, JOKOWI dan PRABOWO

Republik | Senin, 13 April 2026 - 19:23 WIB

Senin, 13 April 2026 - 19:23 WIB

REPUBLIK — Dinamika politik luar negeri Indonesia terus mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2026, potret kunjungan kenegaraan menunjukkan…

Ilustrasi ini menyentil realitas pahit birokrasi kita saat ini. Ketika kompetensi dikalahkan oleh setoran, dan SK Jabatan dipasangi label "Dijual", maka integritas hanyalah barang gadaian. Di balik seragam pengabdian, ada transaksi yang mengorbankan hak-hak rakyat. (FOTO : Ilustrasi/LT)

Rekomendasi

OTT Kepala Daerah, Menguak Tabir “Jabatan ASN” Bukan Lagi Lahir dari Kompetensi dan Pengabdian, Tapi Gadaian Integritas

Rekomendasi | Republik | Minggu, 12 April 2026 - 07:48 WIB

Minggu, 12 April 2026 - 07:48 WIB

REPUBLIK – Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah—terakhir skandal “surat sakti” di Tulungagung—menyingkap tabir gelap yang selama ini menjadi rahasia…

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?. (FOTO : Dok. Ist/LT)

Rekomendasi

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?

Rekomendasi | Republik | Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

REPUBLIK – Niat mulia menyejahterakan 2,3 juta tenaga honorer kini menjadi “bom waktu” bagi keuangan daerah. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang…

Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) mulai menekan daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Hal ini memicu kekhawatiran ribuan tenaga honorer dan PPPK di daerah akan "dirumahkan" atau dialihkan menjadi status PPPK Paruh Waktu demi efisiensi fiskal. (FOTO : Dok. Istimewa)

Rekomendasi

Ironi “Cuci Gudang” Honorer: UU HKPD untuk Daerah, Karpet Merah untuk Program Penguasa!

Rekomendasi | Republik | Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mempertontonkan standar ganda yang luar biasa dalam manajemen SDM aparatur. Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 2022…

"Haram atau Hak? Polemik penetapan Idulfitri kembali memanas setelah muncul pernyataan haram bagi pihak yang mendahului pemerintah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menegaskan bahwa negara tak boleh intervensi ranah ibadah yang didasarkan pada ijtihad ilmiah." (FOTO : Ilustrasi LT)

Republik

Sebut Pengumuman Lebaran Selain Pemerintah ‘Haram’, Haedar Nashir Balas: Negara Tak Boleh Intervensi Ranah Ibadah!

Republik | Sabtu, 21 Maret 2026 - 13:33 WIB

Sabtu, 21 Maret 2026 - 13:33 WIB

JAKARTA – Ketegangan mengenai otoritas penetapan 1 Syawal 1447 H kembali memanas. Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang…

Foto ini merangkum potret kebijakan transisi energi kita tahun 2026: Merumahkan jutaan orang demi menjaga pasokan Pertamina. Pengamat memperingatkan risiko learning loss pada anak sekolah dan matinya ekosistem UMKM di sekitar perkantoran yang kehilangan pembeli harian. Penghematan BBM mungkin tercapai, tapi siapa yang menanggung biaya tagihan listrik dan kuota internet warga yang membengkak selama di rumah? (FOTO : LINTASTUNGKAL.COM)

Republik

Pemerintah Wacanakan WFH ASN dan Sekolah Alasannya Untuk Hemat BBM, Neitizen COVID-19 Julid II

Republik | Kamis, 19 Maret 2026 - 17:31 WIB

Kamis, 19 Maret 2026 - 17:31 WIB

REPUBLIK – Rencana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kembali Work From Home (WFH) bagi ASN dan sistem belajar daring bagi sekolah…

MELEBIHI MoU. Tak cukup dengan nota kesepahaman, kini personel Kejaksaan mulai "masuk" ke jantung kebijakan Pemerintah Daerah. Ilustrasi ini menggambarkan pergeseran peran penegak hukum yang kini terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan daerah, sebuah tren yang memicu pertanyaan besar: Apakah ini upaya tertib administrasi atau sekadar mencari rasa aman?. (FOTO : DOk. Ilustrasi)

Republik

Pendampingan Hukum atau Penguatan Birokrasi? Memahami Fenomena Jaksa di Instansi Daerah

Republik | Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

REPUBLIK – Tren penempatan jaksa aktif di posisi struktural Pemerintah Daerah (Pemda)—seperti Kepala Bagian Hukum—kini menjadi fenomena nasional yang menarik untuk dibedah. Jika sebelumnya…

BELENGGU NALAR KRITIS: Ilustrasi yang menggambarkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana "menertibkan" para pengamat. Penggunaan instrumen negara untuk memantau suara kritis dikhawatirkan akan membungkam nalar publik dan menarik mundur demokrasi Indonesia ke era otoritarianisme. (GRAFIS: LINTASTUNGKAL.COM)

Republik

“Tertibkan” Pengamat: Sinyal Bahaya Bungkam Kritik atau Kembali ke Era Orde Baru?

Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 17:13 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 17:13 WIB

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) memicu lonceng peringatan bagi demokrasi Indonesia. Alih-alih merespons kritik dengan adu data, Presiden…

"Melawan Lupa: Dari Munir ke Andrie Yunus"
Grafis ini mempertegas kembalinya pola teror terhadap pembela HAM di Indonesia. Penyekatan sosok almarhum Munir Said Thalib (kiri) dan aktivis Andrie Yunus (kanan) menjadi pengingat keras bahwa selama aktor intelektual pembunuh Munir tak tersentuh, impunitas akan terus melahirkan korban-korban baru. Publik mendesak pengusutan tuntas atas segala bentuk kekerasan terhadap aktivis demi menjaga marwah demokrasi yang kian terancam. (GRAFIS : LINTASTUNGKAL)

Rekomendasi

MELAWAN AMNESIA NEGARA “Dari Munir ke Andrie Yunus: Nyawa Aktivis Bukan Komoditas Politik!”

Rekomendasi | Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 05:26 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 05:26 WIB

JAMBI, 14 Maret 2026 – Sejarah kelam perlindungan aktivis di Indonesia kembali menemui titik nadir. Serangan brutal terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, pada…

SOSOK PEJUANG HAM: Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dalam sebuah kesempatan saat menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Andrie dilaporkan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis malam (12/3), yang mengakibatkan luka bakar serius di bagian wajah dan tubuhnya. (Foto: Dok. KontraS)

Republik

Teror Air Keras Terhadap Andrie Yunus Adalah Serangan Terhadap Demokrasi dan Upaya Pembungkaman Paksa

Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 00:47 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 00:47 WIB

JAMBI, 13 Maret 2026 – Negara kembali gagal menghadirkan ruang aman bagi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Kemarin malam (12/03), Wakil Koordinator Komisi…