Pemerintah Wacanakan WFH ASN dan Sekolah Alasannya Untuk Hemat BBM, Neitizen COVID-19 Julid II

REPUBLIK – Rencana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kembali Work From Home (WFH) bagi ASN dan sistem belajar daring bagi sekolah demi menekan konsumsi BBM memicu polemik panas. Kebijakan yang diproyeksikan mulai Maret 2026 ini dituding netizen sebagai langkah “Dejavu COVID-19” yang menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengorbankan produktivitas publik.

Wacana WFH itu, diusulkan Prabowo dengan berkaca dari Pakistan agar pemerintahan dan swasta menerapkan work from home demi penghematan. Selain itu, hari kerja juga dipotong menjadi empat hari.

“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” katanya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/26).

Alibi Krisis Global vs Kesiapan Domestik
Pemerintah berdalih ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak dunia memaksa efisiensi ekstrem. Targetnya ambisius: penghematan 83 juta liter BBM per bulan. Namun, publik mempertanyakan mengapa beban efisiensi selalu dilemparkan kepada mobilitas masyarakat, sementara penggunaan kendaraan dinas mewah dan operasional pejabat tetap tinggi.

Sentimen Negatif: “COVID-19 Jilid II”
Di jagat maya, netizen melabeli wacana ini sebagai “COVID-19 Jilid II”. Kritik tajam menyoroti beberapa titik lemah:

1. Kualitas Pendidikan: Belajar daring selama pandemi terbukti menyisakan learning loss yang signifikan. Memaksakan sekolah kembali daring dianggap mengancam kualitas SDM masa depan.
2. Layanan Publik Lumpuh: WFH ASN seringkali identik dengan lambatnya birokrasi dan sulitnya akses koordinasi fisik yang masih sangat dibutuhkan di Indonesia.
3. Ketimpangan Digital: Infrastruktur internet yang belum merata di daerah akan membuat kebijakan ini hanya “nyaman” bagi mereka di kota besar, sementara daerah pelosok akan semakin tertinggal.

Efisiensi Semu?
Para pengamat ekonomi mengingatkan bahwa penghematan BBM dari sektor transportasi publik dan pendidikan mungkin terlihat besar di atas kertas, namun dampak turunannya terhadap perputaran ekonomi lokal (UMKM di sekitar sekolah dan perkantoran) bisa jauh lebih merugikan secara makro.

Pemerintah saat ini memang sedang menggodok aturan teknis melalui Kementerian PAN-RB dan Kemendikbudristek. Namun, selama opsi energi terbarukan dan perbaikan transportasi umum tidak menjadi solusi fundamental, kebijakan WFH hanya akan dianggap sebagai “obat jangka pendek” yang pahit bagi masyarakat.

Golkar Prioritaskan 3 Wilayah

Mengutip detik.com Partai Golkar merespons wacana work from home tersebut. Golkar mengusulkan agar kebijakan tersebut dikaji secara matang.

“Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespons perang di Timur Tengah. Langkah penghematan termasuk kebijakan jangka pendek. Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi,” kata Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan saat dihubungi, Selasa (17/3/2026).

Irawan mengusulkan kebijakan WFH bisa diterapkan tiga provinsi mulai dari Jakarta, Jawa Barat (Jabar) hingga Banten karena penggunaan BBM yang tinggi. Sementara daerah lain, kata dia, tidak harus diberlakukan WFH.

“Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan. Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya,” jelasnya.