Topik Republik

Integrasi Tata Kelola, Kinerja dan Digitalisasi: Sinergi Tiga Pilar Untuk Masa Depan Korporasi Publik yang Berkelanjutan. (GRAFIS : Dok. Penulis)

Berita

Integrasi Tata Kelola, Kinerja dan Digitalisasi: Sinergi Tiga Pilar Untuk Masa Depan Korporasi Publik yang Berkelanjutan

Berita | Kamis, 16 Juli 2026 - 19:24 WIB

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:24 WIB

Korporasi publik di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang belum pernah sebesar ini. Di satu sisi, mereka mengemban amanat konstitusi untuk hadir dalam…

NU Tunisia dan Maqshaduna Hadirkan Webinar Internasional: Maqashid Syariah sebagai Jalan Tengah Islam dalam Menjawab Krisis Peradaban Global. (VISUAL : Penulis)

Republik

NU Tunisia dan Maqshaduna Hadirkan Webinar Internasional: Maqashid Syariah sebagai Jalan Tengah Islam dalam Menjawab Krisis Peradaban Global

Republik | Rabu, 15 Juli 2026 - 18:35 WIB

Rabu, 15 Juli 2026 - 18:35 WIB

TUNIS – Dunia modern tengah bergerak dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan transformasi sosial telah membawa perubahan besar…

Mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H. (FOTO : Dok. Istimewa/Tangkapan Layar VT Pikiran Rakyat)

Rekomendasi

Putus Ego Sektoral, Eks Wakapolri Oegroseno Usulkan Penyidik Tunggal Kasus Korupsi!

Rekomendasi | Republik | Sabtu, 11 Juli 2026 - 08:41 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 08:41 WIB

REPUBLIK, 11 Juli 2026 – Struktur penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai membutuhkan paradigma baru yang lebih ekstrem dan berani. Langkah ini…

REKAYASA HARGA ATAU REALITAS PASAR? Aktivitas padat warga saat berbelanja komoditas pangan pokok di salah satu pasar tradisional. Sidak pasar yang rutin digelar Pemda kerap dikritik hanya menyasar pedagang kecil di hilir, tanpa mampu menyentuh rantai pasok utama di tingkat distributor besar yang menjadi motor penggerak fluktuasi harga riil. (FOTO : Dok. Istimewa/LTAI)

Republik

Menakar Efektivitas Sidak Pasar: Antara Rutinitas Seremonial dan Realitas Harga Lapangan!

Republik | Jumat, 29 Mei 2026 - 00:57 WIB

Jumat, 29 Mei 2026 - 00:57 WIB

JAMBI, 26 MEI 2026 – Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) pasar yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) menjelang hari besar nasional kini berada di…

Partai politik bukan sekadar kendaraan kekuasaan, tetapi pilar utama demokrasi. (FOTO : Dok. Istimewa/LT)

Politik

Ketua Umum Partai Politik dengan Masa Jabatan Terpanjang di Indonesia

Politik | Rabu, 6 Mei 2026 - 08:18 WIB

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:18 WIB

POLITIK – Dinamika kepemimpinan partai politik di Indonesia menunjukkan pola yang beragam, khususnya dalam hal durasi masa jabatan ketua umum. Berdasarkan data historis dari berbagai…

STOP TERNAK BIROKRASI!
Satu urusan, banyak tuan. Itulah potret birokrasi kita saat ini. (FOTO : Dok. Istimewa/Lintastungkal)

Rekomendasi

Negeri Seribu Badan: Mengapa Pemerintah Gemar Duplikasi Lembaga Saat Rakyat Butuh Aksi Nyata?

Rekomendasi | Republik | Sabtu, 25 April 2026 - 15:48 WIB

Sabtu, 25 April 2026 - 15:48 WIB

REPUBLIK – Belakangan ini, publik dipertontonkan dengan tren pembentukan berbagai lembaga dan badan baru yang memiliki irisan fungsi sangat dekat dengan instansi yang sudah…

Jejak langkah diplomasi luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan SBY, Jokowi, dan Prabowo. Setiap masa memiliki ritme terbang yang berbeda demi satu tujuan: Kepentingan Nasional. (FOTO : Dok. Istimewa/Lintastungkal)

Republik

Perbandingan Kunjungan Luar Negeri SBY, JOKOWI dan PRABOWO

Republik | Senin, 13 April 2026 - 19:23 WIB

Senin, 13 April 2026 - 19:23 WIB

REPUBLIK — Dinamika politik luar negeri Indonesia terus mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2026, potret kunjungan kenegaraan menunjukkan…

Ilustrasi ini menyentil realitas pahit birokrasi kita saat ini. Ketika kompetensi dikalahkan oleh setoran, dan SK Jabatan dipasangi label "Dijual", maka integritas hanyalah barang gadaian. Di balik seragam pengabdian, ada transaksi yang mengorbankan hak-hak rakyat. (FOTO : Ilustrasi/LT)

Rekomendasi

OTT Kepala Daerah, Menguak Tabir “Jabatan ASN” Bukan Lagi Lahir dari Kompetensi dan Pengabdian, Tapi Gadaian Integritas

Rekomendasi | Republik | Minggu, 12 April 2026 - 07:48 WIB

Minggu, 12 April 2026 - 07:48 WIB

REPUBLIK – Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah—terakhir skandal “surat sakti” di Tulungagung—menyingkap tabir gelap yang selama ini menjadi rahasia…

TIDAK ADA MALAIKAT DI KURSI SETORAN. Skandal jual beli jabatan yang menjaring bupati membuktikan bahwa gelar akademis maupun latar belakang religius bukan lagi jaminan integritas. Dalam ekosistem pemerintahan yang transaksional, jabatan strategis diperjualbelikan bak komoditas pasar. Jika pintu masuk kekuasaan saja sudah digadaikan dengan gratifikasi, maka keadilan bagi rakyat hanyalah angan-angan. Jalur tol menuju penjara kini semakin padat oleh mereka yang gagal menjaga amanah.
(Foto: Ilustrasi/Lintastungkal.COM)

Editorial

Skandal Gratifikasi Jual Beli Jabatan Masih Jadi Jalan Tol Kepala Daerah Menuju KPK

Editorial | Rekomendasi | Sabtu, 11 April 2026 - 08:03 WIB

Sabtu, 11 April 2026 - 08:03 WIB

REPUBLIK – Kabar mengejutkan kembali datang dari Jawa Timur. Pada Jumat malam, 10 April 2026, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap…

Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) mulai menekan daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Hal ini memicu kekhawatiran ribuan tenaga honorer dan PPPK di daerah akan "dirumahkan" atau dialihkan menjadi status PPPK Paruh Waktu demi efisiensi fiskal. (FOTO : Dok. Istimewa)

Rekomendasi

Ironi “Cuci Gudang” Honorer: UU HKPD untuk Daerah, Karpet Merah untuk Program Penguasa!

Rekomendasi | Republik | Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mempertontonkan standar ganda yang luar biasa dalam manajemen SDM aparatur. Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 2022…

Foto ini merangkum potret kebijakan transisi energi kita tahun 2026: Merumahkan jutaan orang demi menjaga pasokan Pertamina. Pengamat memperingatkan risiko learning loss pada anak sekolah dan matinya ekosistem UMKM di sekitar perkantoran yang kehilangan pembeli harian. Penghematan BBM mungkin tercapai, tapi siapa yang menanggung biaya tagihan listrik dan kuota internet warga yang membengkak selama di rumah? (FOTO : LINTASTUNGKAL.COM)

Republik

Pemerintah Wacanakan WFH ASN dan Sekolah Alasannya Untuk Hemat BBM, Neitizen COVID-19 Julid II

Republik | Kamis, 19 Maret 2026 - 17:31 WIB

Kamis, 19 Maret 2026 - 17:31 WIB

REPUBLIK – Rencana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kembali Work From Home (WFH) bagi ASN dan sistem belajar daring bagi sekolah…

MELEBIHI MoU. Tak cukup dengan nota kesepahaman, kini personel Kejaksaan mulai "masuk" ke jantung kebijakan Pemerintah Daerah. Ilustrasi ini menggambarkan pergeseran peran penegak hukum yang kini terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan daerah, sebuah tren yang memicu pertanyaan besar: Apakah ini upaya tertib administrasi atau sekadar mencari rasa aman?. (FOTO : DOk. Ilustrasi)

Republik

Pendampingan Hukum atau Penguatan Birokrasi? Memahami Fenomena Jaksa di Instansi Daerah

Republik | Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

REPUBLIK – Tren penempatan jaksa aktif di posisi struktural Pemerintah Daerah (Pemda)—seperti Kepala Bagian Hukum—kini menjadi fenomena nasional yang menarik untuk dibedah. Jika sebelumnya…

BELENGGU NALAR KRITIS: Ilustrasi yang menggambarkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana "menertibkan" para pengamat. Penggunaan instrumen negara untuk memantau suara kritis dikhawatirkan akan membungkam nalar publik dan menarik mundur demokrasi Indonesia ke era otoritarianisme. (GRAFIS: LINTASTUNGKAL.COM)

Republik

“Tertibkan” Pengamat: Sinyal Bahaya Bungkam Kritik atau Kembali ke Era Orde Baru?

Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 17:13 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 17:13 WIB

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) memicu lonceng peringatan bagi demokrasi Indonesia. Alih-alih merespons kritik dengan adu data, Presiden…