Menaker Terbitkan Pedoman Upah Minimum 2027, Gubernur Diminta Segera Bersiap

Lintas Tungkal

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 17:36 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (FOTO : Dok. Biro Humas Kemnaker)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (FOTO : Dok. Biro Humas Kemnaker)

JAKARTA – Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum kepada seluruh gubernur di Indonesia. Kebijakan ini menjadi acuan daerah dalam menentukan besaran upah pekerja tahun depan.

Pedoman tersebut tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penghitungan upah minimum 2027 akan mengacu pada tiga komponen utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan riil pekerja dan kemampuan dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan agar kebijakan pengupahan tidak merugikan salah satu pihak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Formula Kenaikan Upah 2027

Bagi daerah yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, penghitungan upah minimum tahun depan menggunakan formula penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan nilai alfa (α) dalam rentang 0,50 hingga 1.

Nilai alfa menjadi variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan daerah.

Penetapan nilai alfa akan melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK.

Selain itu, pemerintah menggunakan data KHL 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metodologi akademis. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk memastikan penghitungan upah memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya.

Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan UMSP

Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai persyaratan yang berlaku.

Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan harus memiliki karakteristik, keahlian, risiko kerja, atau tuntutan pekerjaan yang berbeda dan lebih berat dibandingkan sektor lainnya.

Besaran UMSP wajib lebih tinggi dari UMP. Begitu pula UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Batas Penetapan UMP 21 November, UMK 25 November

Kemnaker juga mengingatkan seluruh gubernur agar tidak melewati jadwal penetapan upah minimum 2027.

Berikut batas waktu penetapannya:

  • UMP: paling lambat 21 November 2026.
  • UMK: paling lambat 25 November 2026.
  • UMSP: paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
  • UMSK: paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Yassierli meminta gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Seluruh upah minimum 2027, baik UMP, UMK, UMSP maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, pengupahan pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Namun, upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku.(Adv)

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Kemnaker Perkuat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas melalui SIAPkerja
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Dokumen Dapat Diakses Publik
Bupati Anwar Sadat Rombak Birokrasi, 10 ASN Bergeser: Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya
Pemkab Tanjab Barat Lelang Tiga Jabatan Eselon II, Pendaftaran Dibuka Hingga 10 November
Rakornas TPAKD 2026, Katamso: Pemkab Tanjab Barat Dorong Akses Pembiayaan UMKM
Pemkab Tanjab Barat Lelang Kendaraan Dinas, Penawaran Dibuka hingga 30 Oktober 2026
Tegas! Sekda Hermansyah: Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Wajib Berpredikat Baik Jika Mau Kontrak Lanjut
Genjot PAD dan Tata Kelola Pelabuhan, Pemkab Tanjab Barat dan PT ASDP Teken MoU Kerja Sama Retribusi
Berita ini 10 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 17:36 WIB

Menaker Terbitkan Pedoman Upah Minimum 2027, Gubernur Diminta Segera Bersiap

Rabu, 18 November 2026 - 11:37 WIB

Kemnaker Perkuat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas melalui SIAPkerja

Senin, 9 November 2026 - 18:34 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Dokumen Dapat Diakses Publik

Jumat, 6 November 2026 - 16:57 WIB

Bupati Anwar Sadat Rombak Birokrasi, 10 ASN Bergeser: Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:08 WIB

Pemkab Tanjab Barat Lelang Tiga Jabatan Eselon II, Pendaftaran Dibuka Hingga 10 November

Berita Terbaru