JAKARTA – Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum kepada seluruh gubernur di Indonesia. Kebijakan ini menjadi acuan daerah dalam menentukan besaran upah pekerja tahun depan.
Pedoman tersebut tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penghitungan upah minimum 2027 akan mengacu pada tiga komponen utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum tidak boleh hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan riil pekerja dan kemampuan dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan agar kebijakan pengupahan tidak merugikan salah satu pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).
Formula Kenaikan Upah 2027
Bagi daerah yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, penghitungan upah minimum tahun depan menggunakan formula penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan nilai alfa (α) dalam rentang 0,50 hingga 1.
Nilai alfa menjadi variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan daerah.
Penetapan nilai alfa akan melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK.
Selain itu, pemerintah menggunakan data KHL 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metodologi akademis. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk memastikan penghitungan upah memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya.
Gubernur Wajib Tetapkan UMP dan UMSP
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai persyaratan yang berlaku.
Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang ditetapkan harus memiliki karakteristik, keahlian, risiko kerja, atau tuntutan pekerjaan yang berbeda dan lebih berat dibandingkan sektor lainnya.
Besaran UMSP wajib lebih tinggi dari UMP. Begitu pula UMSK harus lebih tinggi dari UMK.
Batas Penetapan UMP 21 November, UMK 25 November
Kemnaker juga mengingatkan seluruh gubernur agar tidak melewati jadwal penetapan upah minimum 2027.
Berikut batas waktu penetapannya:
- UMP: paling lambat 21 November 2026.
- UMK: paling lambat 25 November 2026.
- UMSP: paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
- UMSK: paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Yassierli meminta gubernur berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Seluruh upah minimum 2027, baik UMP, UMK, UMSP maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Sementara itu, pengupahan pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Namun, upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku.(Adv)
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker












Komentar