JAKARTA – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi baru ini memuat 313 pasal dalam 23 bab yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, hubungan kerja, pengupahan, hingga pelindungan pekerja setelah memasuki masa purna kerja.
Dokumen lengkap undang-undang tersebut kini telah tersedia dan dapat diakses serta diunduh secara terbuka oleh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen UU ini penting agar pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja dapat memahami secara langsung aturan yang menjadi landasan pelindungan ketenagakerjaan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup pengaturan yang luas dan menyentuh hampir seluruh tahapan kehidupan kerja. Sebanyak 313 pasal dalam 23 bab tersebut antara lain mengatur kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hingga penggunaan tenaga kerja asing.
Regulasi ini juga mengatur hubungan kerja, pelindungan dan kesejahteraan pekerja, pengupahan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pengawasan ketenagakerjaan, hingga ketentuan pidana.
Dengan cakupan tersebut, pemahaman terhadap aturan baru ini menjadi penting, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga perusahaan dan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan industrial.
Yassierli menegaskan, pelindungan ketenagakerjaan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada saat seseorang telah bekerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Disahkan Presiden Prabowo pada 28 Oktober 2026
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Selanjutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Masyarakat, khususnya pekerja dan pemberi kerja, dapat mempelajari langsung seluruh ketentuan yang tercantum dalam regulasi tersebut melalui dokumen resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat diakses melalui tautan berikut:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker
Komentar