Rakornas TPAKD 2026, Katamso: Pemkab Tanjab Barat Dorong Akses Pembiayaan UMKM

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memperkuat perekonomian daerah.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Forum nasional tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Bagi Tanjung Jabung Barat, perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Ketersediaan pembiayaan yang sesuai kebutuhan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas produksi, memenuhi kebutuhan modal kerja, meningkatkan kualitas produk, hingga memperluas jangkauan pemasaran.

Selain UMKM, akses keuangan yang inklusif juga dibutuhkan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dukungan layanan keuangan yang tepat sasaran diharapkan dapat memperkuat produktivitas dan meningkatkan pendapatan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sambutannya pada Rakornas TPAKD 2026 menekankan pentingnya memperluas jangkauan layanan keuangan agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Akses tersebut tidak hanya ditujukan bagi pelaku usaha, tetapi juga petani, nelayan, pedagang, pekerja transportasi daring, hingga kelompok masyarakat lainnya.

Perluasan layanan keuangan, dalam konteks tersebut, tidak cukup hanya dengan menyediakan produk perbankan. Masyarakat juga perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, pemilihan produk pembiayaan, serta penggunaan dana secara produktif agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

TPAKD memiliki peran strategis untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan layanan yang disediakan lembaga keuangan. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah dapat mendorong pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan yang lebih sesuai dengan karakteristik serta potensi ekonomi wilayah.

Secara nasional, OJK melaporkan telah terbentuk 552 TPAKD di berbagai provinsi serta kabupaten/kota. Dalam paparan Rakornas, tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 disebut mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut menunjukkan luasnya jangkauan layanan keuangan di Indonesia. Namun, peningkatan akses perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat, risiko, serta ketentuan produk keuangan agar pembiayaan dapat digunakan secara bertanggung jawab.

Bagi Pemkab Tanjung Jabung Barat, tantangan selanjutnya adalah memastikan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Penguatan sinergi dengan lembaga jasa keuangan diharapkan dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi pembiayaan, memahami persyaratan kredit atau pembiayaan, serta mengakses layanan keuangan sesuai kemampuan dan kebutuhan usaha.

Upaya tersebut juga perlu disertai peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, akses pembiayaan tidak hanya menjadi sumber tambahan modal, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Keikutsertaan Pemkab Tanjung Jabung Barat dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan akses keuangan daerah. Implementasi program yang tepat sasaran diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.