Putus Ego Sektoral, Eks Wakapolri Oegroseno Usulkan Penyidik Tunggal Kasus Korupsi!

Lintas Tungkal

- Redaksi

Sabtu, 11 Juli 2026 - 08:41 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H. (FOTO : Dok. Istimewa/Tangkapan Layar VT Pikiran Rakyat)

Mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H. (FOTO : Dok. Istimewa/Tangkapan Layar VT Pikiran Rakyat)

REPUBLIK, 11 Juli 2026 – Struktur penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai membutuhkan paradigma baru yang lebih ekstrem dan berani. Langkah ini dinilai mendesak demi memotong ego sektoral institusi, mencegah konflik kepentingan, serta menghentikan fenomena saling sandera antar-aparat penegak hukum yang kerap menghambat penuntasan kasus-kasus besar di tanah air.

Mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H., menyoroti bahwa tumpang tindih kewenangan antara tiga institusi penyidik saat ini—yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK—menjadi akar dari tidak efektifnya penegakan hukum pidana korupsi. Menurutnya, situasi ini kerap menimbulkan friksi dan hambatan psikologis maupun struktural ketika satu lembaga mulai memeriksa oknum dari lembaga penegak hukum lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dulu KPK dibentuk karena penyidikan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan dinilai kurang sukses. Namun sekarang, yang muncul justru potensi konflik baru. Jika ada oknum kepolisian diselidiki KPK, muncul hambatan. Sebaliknya, ketika polisi menyelidiki pihak kejaksaan, terjadi gesekan. Kita butuh konsep baru agar urusan penanganan kejahatan serius seperti korupsi ini tidak dibuat main-main,” ujar Oegroseno dalam pernyataan resminya.

Tiga Poin Utama Reformasi Penegakan Hukum Korupsi

Sebagai bentuk jalan keluar dari kebuntuan regulasi dan birokrasi, Oegroseno menawarkan gagasan konkret yang meliputi:

  • Evaluasi Peran Tiga Penyidik: Mempertanyakan efektivitas pembagian tugas penyidikan korupsi di tiga instansi (Polri, Kejaksaan, KPK) yang sering kali berujung pada benturan kepentingan sektoral.
  • Penunjukan Penyidik Tunggal: Mengusulkan agar pemerintah dan legislatif mengambil keputusan politik hukum yang tegas dengan memusatkan fungsi penyidikan korupsi hanya pada satu lembaga saja (misalnya Kejaksaan saja atau KPK saja).
  • Opsi Otoritas Baru yang Independen: Jika peleburan ke lembaga yang ada sulit dilakukan karena resistensi birokrasi, pemerintah disarankan membentuk satu lembaga penyidik baru yang mandiri dan terbebas dari jerat pengaruh institusi lain.

Langkah peleburan ini diharapkan mampu mengembalikan fokus masing-masing institusi ke tugas pokoknya secara maksimal. Selain itu, sistem penyidik tunggal atau integratif akan mempermudah koordinasi, transparansi, serta pengawasan publik terhadap penuntasan kasus korupsi di Indonesia.

Oegroseno berharap momentum dari berbagai dinamika hukum belakangan ini dapat melahirkan kebijakan baru yang berpihak penuh pada integritas pemberantasan korupsi, bukan pada ego kelembagaan.**

Penulis : Angah

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bursa Pengganti Gibran Mengemuka, Enam Nama dari Parpol hingga Profesional Jadi Sorotan
Paradoks Kebijakan Fiskal: Anggaran Subsidi Energi Bengkak Rp500 Triliun, IHSG Malah Merosot 45%
Honda Racing Corporation Pamerkan 12 Mobil Balap di SEMA Show 2026, Civic Type R HRC Concept Debut di Amerika Utara
SBY Ingatkan Bahaya Politik Tanpa Moral: “Kok Jadi Begini Negara Kita?”
Kapolri Larang Total Vape bagi Anggota Polri, Terbukti Mengandung Narkoba Bisa Dipidana
Jadwal Lengkap Kegiatan MTQH ke-55 Provinsi Jambi 30 Oktober–8 November 2026
Kemnaker Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Profesi bagi 100 Anggota PAPRI
Ketua KONI Tanjab Barat Ultimatum: Tak Ada Kepastian Porprov, Dana Sharing Kami Tarik untuk Infrastruktur!
Berita ini 77 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 17:19 WIB

Bursa Pengganti Gibran Mengemuka, Enam Nama dari Parpol hingga Profesional Jadi Sorotan

Minggu, 8 November 2026 - 18:01 WIB

Paradoks Kebijakan Fiskal: Anggaran Subsidi Energi Bengkak Rp500 Triliun, IHSG Malah Merosot 45%

Kamis, 5 November 2026 - 18:09 WIB

Honda Racing Corporation Pamerkan 12 Mobil Balap di SEMA Show 2026, Civic Type R HRC Concept Debut di Amerika Utara

Rabu, 4 November 2026 - 17:30 WIB

SBY Ingatkan Bahaya Politik Tanpa Moral: “Kok Jadi Begini Negara Kita?”

Selasa, 3 November 2026 - 12:24 WIB

Kapolri Larang Total Vape bagi Anggota Polri, Terbukti Mengandung Narkoba Bisa Dipidana

Berita Terbaru

Direktur Jenderal PHI-JSK Kemnaker, Indah Anggoro. (FOTO : Dok. Biro Humas Kemnaker)

Finansial

Kemnaker Tegaskan Danantara Belum Ditunjuk Kelola Dana Pesangon

Minggu, 15 Nov 2026 - 12:10 WIB