Topik Opini Publik

Prof. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. sedang berbicara sebagai pembicara dalam sebuah forum akademik formal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). (FOTO : Dok. Istimewa/hukumonline.com)

Republik

Alarm Darurat Demokrasi: Indonesia di Ambang Otoritarianisme?

Republik | Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:13 WIB

Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:13 WIB

YOGYAKARTA – Sistem demokrasi di Indonesia tengah berada dalam ancaman serius akibat menguatnya gejala otoritarianisme yang membajak institusi hukum demi melanggengkan kekuasaan. Kekhawatiran mendalam…

Transformasi Digital Korporasi Publik: Antara Inovasi Pelayanan dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia. (VISUAL : Dok. Pribadi Penulis)

Opini

Transformasi Digital Korporasi Publik: Antara Inovasi Pelayanan dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia

Opini | Jumat, 17 Juli 2026 - 18:25 WIB

Jumat, 17 Juli 2026 - 18:25 WIB

Transformasi digital telah menjadi agenda utama dalam penyelenggaraan korporasi publik di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi publik untuk mengubah cara kerja yang sebelumnya…

Opini

Integrasi Transformasi Digital Untuk Keberlanjutan Organisasi

Opini | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:57 WIB

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:57 WIB

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi menjalankan aktivitasnya. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan Revolusi Industri 4.0, organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan…

Opini

Transformasi Digital pada Perumda Air Minum (PDAM) di Berbagai Daerah di Indonesia Sebagai Wujud Transformasi Digital Korporasi Publik

Opini | Selasa, 14 Juli 2026 - 17:43 WIB

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:43 WIB

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh korporasi publik di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong setiap organisasi pelayanan publik untuk beradaptasi…

Mantan Wakapolri, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H. (FOTO : Dok. Istimewa/Tangkapan Layar VT Pikiran Rakyat)

Rekomendasi

Putus Ego Sektoral, Eks Wakapolri Oegroseno Usulkan Penyidik Tunggal Kasus Korupsi!

Rekomendasi | Republik | Sabtu, 11 Juli 2026 - 08:41 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 08:41 WIB

REPUBLIK, 11 Juli 2026 – Struktur penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai membutuhkan paradigma baru yang lebih ekstrem dan berani. Langkah ini…

MELEBIHI MoU. Tak cukup dengan nota kesepahaman, kini personel Kejaksaan mulai "masuk" ke jantung kebijakan Pemerintah Daerah. Ilustrasi ini menggambarkan pergeseran peran penegak hukum yang kini terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan daerah, sebuah tren yang memicu pertanyaan besar: Apakah ini upaya tertib administrasi atau sekadar mencari rasa aman?. (FOTO : DOk. Ilustrasi)

Republik

Pendampingan Hukum atau Penguatan Birokrasi? Memahami Fenomena Jaksa di Instansi Daerah

Republik | Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

REPUBLIK – Tren penempatan jaksa aktif di posisi struktural Pemerintah Daerah (Pemda)—seperti Kepala Bagian Hukum—kini menjadi fenomena nasional yang menarik untuk dibedah. Jika sebelumnya…

Beras & Cabai Tak Tumbuh di Atas Aspal Operasi Pasar: Hentikan Seremonial, Urus Produksi!. FOTO : Ist

Opini

Beras & Cabai Tak Tumbuh di Atas Aspal Operasi Pasar: Hentikan Seremonial, Urus Produksi!

Opini | Sabtu, 14 Februari 2026 - 08:27 WIB

Sabtu, 14 Februari 2026 - 08:27 WIB

KUALA TUNGKAL, 13 Februari 2026 – Kebijakan operasi pasar yang gencar dilakukan belakangan ini dinilai kian jauh dari solusi substansial dan terjebak dalam jebakan…