Foto Gibran Mulai Diturunkan di Sejumlah Instansi, Apakah Tindakan Itu Dibenarkan?

KUALA TUNGKAL – Penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai terjadi di sejumlah gedung pemerintahan dan lembaga legislatif daerah setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai dasar hukum, kewenangan, serta ketepatan waktu penurunan foto pejabat negara sebelum seluruh proses ketatanegaraan terkait pengunduran diri diselesaikan.

Di DPRD Provinsi Riau, misalnya, sejumlah foto Gibran yang sebelumnya dipajang berdampingan dengan foto Presiden Prabowo Subianto mulai diturunkan dari beberapa ruangan, termasuk ruang rapat dan ruang komisi pada Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, di DPRD Jawa Barat, foto Gibran diturunkan oleh sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah mereka menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menyebut tindakan tersebut sebagai sikap pribadi pihak yang melakukan penurunan, bukan keputusan resmi kelembagaan DPRD.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah memilih menunggu arahan pemerintah pusat sebelum mengambil langkah serupa. Sikap tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menyikapi perubahan situasi ketatanegaraan.

APA LANDASAN HUKUMNYA?

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mewajibkan setiap kantor pemerintahan memasang foto Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tata letak apabila lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar Presiden, dan/atau gambar Wakil Presiden.

Dalam ketentuan tersebut, gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar serta berada lebih rendah daripada lambang negara.

Artinya, Pasal 55 lebih menitikberatkan pada tata cara penempatan simbol dan gambar kenegaraan, bukan menetapkan kewajiban mutlak pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di setiap ruangan atau instansi.

Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 mengenai pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan instansi pemerintah. Namun, surat edaran tersebut perlu dibaca sesuai konteks masa penerbitan dan tidak dapat disamakan dengan undang-undang.

BAGAIMANA DENGAN STATUS PENGUNDURAN DIRI GIBRAN?

Dari sisi ketatanegaraan, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.

Pada Kamis (12/11/2026), pimpinan MPR RI menerima surat pengunduran diri Gibran. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.

MPR juga menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan lanjutan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Dengan demikian, perkembangan administrasi dan ketatanegaraan terkait pengunduran diri tersebut perlu menjadi perhatian sebelum setiap instansi mengambil keputusan kelembagaan.

BOLEHKAH FOTO DITURUNKAN?

Secara hukum, penurunan foto Presiden atau Wakil Presiden tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang, sebab tidak terdapat kewajiban umum yang secara tegas mengatur bahwa foto tersebut harus selalu terpasang di setiap kantor pemerintahan.

Namun, persoalan berbeda dapat muncul apabila penurunan dilakukan oleh aparatur atau pengelola fasilitas negara tanpa kewenangan, tanpa prosedur administrasi, atau bertentangan dengan kebijakan internal instansi yang masih berlaku.

Perlu pula dibedakan antara tindakan masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi politik dengan keputusan resmi suatu lembaga pemerintahan.

Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Namun, tindakan tersebut tetap harus memperhatikan ketertiban, kepemilikan barang, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, instansi pemerintah juga perlu mengedepankan kepastian administrasi dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan atau dinamika politik sesaat.

MENUNGGU KEPASTIAN, BUKAN SEKADAR IKUT ARUS

Fenomena penurunan foto Gibran menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut simbol jabatan dan tata kelola administrasi pemerintahan.

Pemerintah pusat, kementerian terkait, maupun lembaga yang berwenang perlu memberikan penjelasan atau pedoman yang jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di masing-masing daerah.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya sebuah foto diturunkan. Lebih jauh, yang perlu dijaga adalah kepastian hukum, penghormatan terhadap proses konstitusi, serta profesionalitas penyelenggara pemerintahan.

Jangan sampai dinamika politik membuat setiap instansi mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan prosedur yang berlaku.(*)

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal