KUALA TUNGKAL – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau 2026 direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati H. Anwar Sadat, bergerak cepat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama jajaran menteri dan ratusan pelaku usaha, Senin (07/09/2026).
Langkah taktis ini diambil setelah Provinsi Jambi ditetapkan oleh BNPB sebagai satu dari enam provinsi di Indonesia yang masuk status siaga prioritas penanganan karhutla nasional.
Rakor berskala besar ini mengumpulkan sedikitnya 325 perusahaan kakap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pemerintah mengirimkan pesan tegas: korporasi wajib menjadi garda terdepan dalam menjaga wilayah konsesinya dari amukan api.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan tidak ada ruang bagi ego sektoral. Seluruh pihak—pemerintah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha—harus bergerak dalam satu komando.
Menopang arahan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung membeberkan strategi tempur yang disiapkan pemerintah, di antaranya:
- Hujan Buatan & Bom Air: Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing siap diterjunkan.
- Pasukan Darat Terpadu: Pengerahan personel gabungan ke titik rawan.
- Sanksi Hukum: Penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi pelanggar, diimbangi edukasi masyarakat.
Kementerian ATR/BPN juga mengingatkan bahwa legalitas HGU bukan sekadar izin bisnis, melainkan tanggung jawab mutlak atas kelestarian lahan yang dikelola.
Lewat rakor ini, Pemkab Tanjab Barat bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperketat pengawasan di lapangan demi memastikan wilayah Bumi Bersama tetap aman dari bencana kabut asap.**
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Prokopim Tanjab Barat
Komentar