Bupati Anwar Sadat Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

TANJAB BARAT — Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan anggaran, menurutnya, tidak cukup diukur dari tingkat serapan, tetapi dari hasil dan dampak pembangunan.

Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026, Senin (7/9/2026), di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Kegiatan diikuti sekitar 58 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, rumah sakit daerah, dan Sekretariat Daerah, dengan menghadirkan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

Anwar Sadat meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat pemahaman regulasi, pengendalian intern, mitigasi risiko, serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Setiap program, kata dia, harus memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas, terukur, selaras dengan visi pembangunan daerah, serta mengacu pada evaluasi capaian tahun sebelumnya. Program yang beririsan antarperangkat daerah juga harus dikoordinasikan agar anggaran tidak tumpang tindih.

“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran tidak mengorbankan kualitas output maupun kepatuhan administrasi. Pelaksanaan anggaran harus proporsional dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, BPKP Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemkab Tanjung Jabung Barat kepada Bupati.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si., menyampaikan masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait ketepatan tujuan kegiatan, indikator kinerja, serta keterkaitan belanja dengan pencapaian program. Meski demikian, jumlah permasalahan disebut telah jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Zulherizal menegaskan, program pemerintah tidak boleh dinilai hanya dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran.

“Yang lebih penting adalah apakah output tersebut memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Anwar Sadat meminta hasil evaluasi BPKP segera ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah.

“Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tegas Bupati.

Ia berharap penguatan tata kelola keuangan dapat memastikan APBD dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat Tanjung Jabung Barat.