Berita Republik

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?. (FOTO : Dok. Ist/LT)

Rekomendasi

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?

Rekomendasi | Republik | Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

REPUBLIK – Niat mulia menyejahterakan 2,3 juta tenaga honorer kini menjadi “bom waktu” bagi keuangan daerah. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang…

Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) mulai menekan daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Hal ini memicu kekhawatiran ribuan tenaga honorer dan PPPK di daerah akan "dirumahkan" atau dialihkan menjadi status PPPK Paruh Waktu demi efisiensi fiskal. (FOTO : Dok. Istimewa)

Rekomendasi

Ironi “Cuci Gudang” Honorer: UU HKPD untuk Daerah, Karpet Merah untuk Program Penguasa!

Rekomendasi | Republik | Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mempertontonkan standar ganda yang luar biasa dalam manajemen SDM aparatur. Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 2022…

"Haram atau Hak? Polemik penetapan Idulfitri kembali memanas setelah muncul pernyataan haram bagi pihak yang mendahului pemerintah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menegaskan bahwa negara tak boleh intervensi ranah ibadah yang didasarkan pada ijtihad ilmiah." (FOTO : Ilustrasi LT)

Republik

Sebut Pengumuman Lebaran Selain Pemerintah ‘Haram’, Haedar Nashir Balas: Negara Tak Boleh Intervensi Ranah Ibadah!

Republik | Sabtu, 21 Maret 2026 - 13:33 WIB

Sabtu, 21 Maret 2026 - 13:33 WIB

JAKARTA – Ketegangan mengenai otoritas penetapan 1 Syawal 1447 H kembali memanas. Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang…

Foto ini merangkum potret kebijakan transisi energi kita tahun 2026: Merumahkan jutaan orang demi menjaga pasokan Pertamina. Pengamat memperingatkan risiko learning loss pada anak sekolah dan matinya ekosistem UMKM di sekitar perkantoran yang kehilangan pembeli harian. Penghematan BBM mungkin tercapai, tapi siapa yang menanggung biaya tagihan listrik dan kuota internet warga yang membengkak selama di rumah? (FOTO : LINTASTUNGKAL.COM)

Republik

Pemerintah Wacanakan WFH ASN dan Sekolah Alasannya Untuk Hemat BBM, Neitizen COVID-19 Julid II

Republik | Kamis, 19 Maret 2026 - 17:31 WIB

Kamis, 19 Maret 2026 - 17:31 WIB

REPUBLIK – Rencana Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan kembali Work From Home (WFH) bagi ASN dan sistem belajar daring bagi sekolah…

MELEBIHI MoU. Tak cukup dengan nota kesepahaman, kini personel Kejaksaan mulai "masuk" ke jantung kebijakan Pemerintah Daerah. Ilustrasi ini menggambarkan pergeseran peran penegak hukum yang kini terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan daerah, sebuah tren yang memicu pertanyaan besar: Apakah ini upaya tertib administrasi atau sekadar mencari rasa aman?. (FOTO : DOk. Ilustrasi)

Republik

Pendampingan Hukum atau Penguatan Birokrasi? Memahami Fenomena Jaksa di Instansi Daerah

Republik | Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

Selasa, 17 Maret 2026 - 01:11 WIB

REPUBLIK – Tren penempatan jaksa aktif di posisi struktural Pemerintah Daerah (Pemda)—seperti Kepala Bagian Hukum—kini menjadi fenomena nasional yang menarik untuk dibedah. Jika sebelumnya…

BELENGGU NALAR KRITIS: Ilustrasi yang menggambarkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berencana "menertibkan" para pengamat. Penggunaan instrumen negara untuk memantau suara kritis dikhawatirkan akan membungkam nalar publik dan menarik mundur demokrasi Indonesia ke era otoritarianisme. (GRAFIS: LINTASTUNGKAL.COM)

Republik

“Tertibkan” Pengamat: Sinyal Bahaya Bungkam Kritik atau Kembali ke Era Orde Baru?

Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 17:13 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 17:13 WIB

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) memicu lonceng peringatan bagi demokrasi Indonesia. Alih-alih merespons kritik dengan adu data, Presiden…

"Melawan Lupa: Dari Munir ke Andrie Yunus"
Grafis ini mempertegas kembalinya pola teror terhadap pembela HAM di Indonesia. Penyekatan sosok almarhum Munir Said Thalib (kiri) dan aktivis Andrie Yunus (kanan) menjadi pengingat keras bahwa selama aktor intelektual pembunuh Munir tak tersentuh, impunitas akan terus melahirkan korban-korban baru. Publik mendesak pengusutan tuntas atas segala bentuk kekerasan terhadap aktivis demi menjaga marwah demokrasi yang kian terancam. (GRAFIS : LINTASTUNGKAL)

Rekomendasi

MELAWAN AMNESIA NEGARA “Dari Munir ke Andrie Yunus: Nyawa Aktivis Bukan Komoditas Politik!”

Rekomendasi | Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 05:26 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 05:26 WIB

JAMBI, 14 Maret 2026 – Sejarah kelam perlindungan aktivis di Indonesia kembali menemui titik nadir. Serangan brutal terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, pada…

SOSOK PEJUANG HAM: Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dalam sebuah kesempatan saat menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Andrie dilaporkan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Kamis malam (12/3), yang mengakibatkan luka bakar serius di bagian wajah dan tubuhnya. (Foto: Dok. KontraS)

Republik

Teror Air Keras Terhadap Andrie Yunus Adalah Serangan Terhadap Demokrasi dan Upaya Pembungkaman Paksa

Republik | Sabtu, 14 Maret 2026 - 00:47 WIB

Sabtu, 14 Maret 2026 - 00:47 WIB

JAMBI, 13 Maret 2026 – Negara kembali gagal menghadirkan ruang aman bagi para pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Kemarin malam (12/03), Wakil Koordinator Komisi…

Mengenyangkan Perut, Membunuh Martabat: Saat Keadilan "Meleleh" di Lingkaran Penguasa. (FOTO : GRAFIS LT)

Rekomendasi

Karpet Merah ASN Badan Gizi vs Jalan Terjal Guru PPPK: Saat Pengabdian Kalah oleh Program Baru

Rekomendasi | Republik | Minggu, 15 Februari 2026 - 13:50 WIB

Minggu, 15 Februari 2026 - 13:50 WIB

Pemerintah tengah memacu program Makan Bergizi Gratis melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Sebuah misi yang tampak mulia di permukaan, namun menyimpan luka menganga di…

Estetika Kota atau Polusi Politik? Menggugat Standar Ganda Penertiban Spanduk. GRAFIS : LT

Rekomendasi

Estetika Kota atau Polusi Politik? Menggugat Standar Ganda Penertiban Spanduk

Rekomendasi | Republik | Senin, 9 Februari 2026 - 12:50 WIB

Senin, 9 Februari 2026 - 12:50 WIB

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk “membersihkan” wajah kota dari kesemrawutan spanduk dan baliho bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ini adalah angin segar…

Apakah Indonesia Masih Berdaulat: Ketika Kedaulatan Ekonomi Indonesia Ditukar di Meja Perundingan. FOTO : LT

Republik

Apakah Indonesia Masih Berdaulat: Ketika Kedaulatan Ekonomi Indonesia Ditukar di Meja Perundingan

Republik | Selasa, 3 Februari 2026 - 09:53 WIB

Selasa, 3 Februari 2026 - 09:53 WIB

JAKARTA — Indonesia dikenal sebagai negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun ironi sejarah menunjukkan, sebagian kekayaan strategis itu justru dikuasai pihak…

APAKAH INDONESIA MASIH BERDAULAT? Dari “Uang Republik Indonesia” ke “Uang Bank Indonesia”: Jejak Sunyi Hilangnya Kedaulatan Moneter Bangsa. FOTO : ILUSTRASI?LT

Republik

Dari “Uang Republik Indonesia” ke “Uang Bank Indonesia”: Jejak Sunyi Hilangnya Kedaulatan Moneter Bangsa

Republik | Minggu, 1 Februari 2026 - 12:42 WIB

Minggu, 1 Februari 2026 - 12:42 WIB

REPUBLIK – Mata uang bukan sekadar alat tukar; ia adalah simbol kedaulatan negara yang paling nyata. Bangsa yang merdeka sepenuhnya idealnya memegang kendali mutlak atas…

MK Bisa Bubarkan Parpol yang Menghapus Pilkada Langsung!. FOTO : IST

Republik

MK Bisa Bubarkan Parpol yang Menghapus Pilkada Langsung!

Republik | Rabu, 7 Januari 2026 - 18:48 WIB

Rabu, 7 Januari 2026 - 18:48 WIB

POLITIK – Wacana mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan partai politik (parpol) yang mencoba menghapus sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung kembali mengemuka…