indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Bupati Masnah Lantik Ketua dan Pengurus PKK Desa se Kecamatan Sungai Gelam Kemenag Bantu Pembangunan Masjid dan Mushala Melalui SIMAS, Ini Syaratnya Bupati Muaro Jambi Pengukuhan Adat 8 Kepala Desa se Kecamatan Sungai Gelam Gudang Pengolahan Sabut Kelapa Bahan Industri Kerajinan Desa Karya Maju Terbakar UMi Bantu Akses Pembiayaan Kelompok Rentang di Balik Usaha Mikro

Home / Provinsi Jambi

Senin, 10 Januari 2022 - 10:23 WIB

Jaksa Agung : Kebijakan Keadilan Restoratif Telah Menjadi Brand Kejaksaan dan Mendapat Respon Sangat Positif dari Masyarakat

Jaksa Agung RI Burhanuddin. [FOTO : Kejaksaan.go.id]

Jaksa Agung RI Burhanuddin. [FOTO : Kejaksaan.go.id]

JAMBI – Jaksa Agung RI Burhanuddin mengatakan bahwa Restorative Justice telah menjadi brand Kejaksaan, dimana kebijakan tersebut mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Tingginya animo masyarakat terhadap kebijakan ini berimbas pada terciptanya persepsi yang salah di masyarakat, yaitu bahwa semua tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat kecil bisa dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

“Untuk itu Jaksa Agung minta kepada jajaran Kejaksaan untuk menjaga kemurnian kebijakan tersebut, dimana kebijakan tersebut merupakan respon kita (Kejaksaan) dalam menjawab permasalahan hukum yang dirasa kurang memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Jaksa Agung.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Jaksa Agung minta kepada seluruh jajaran untuk tidak gamang dan ragu-ragu dalam menentukan apakah perkara tersebut dapat dilakukan penghentian penuntuan berdasarkan keadilan restoratif atau tidak. Tetaplah bersikap profesional dan akuntabel serta berikan pemahaman secara masif bagaimana suatu perkara tersebut bisa atau tidak dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman apakah perkara tersebut masuk ke dalam kualifikasi Restorative Justice atau tidak.

Arahan tersebut disampaikan pada seluruh jajaran Kejaksaan di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi tanggal 7 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi pada saat kunjungan kerjanya dengan didampingi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto.

BACA JUGA :  Bupati Masnah Hadiri Pengukuhan Adat Kepala Desa se Kecamatan Taman Rajo

Sebelum memberikan arahannya, Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi didampingi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga menyempatkan waktunya untuk melihat secara langsung pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Jambi.

Adapun 2 (dua) orang Tersangka yang diberikan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan restorative, yaitu:

  1. Tersangka atas nama Fredi Antanto alias Fredi bin Suparman, yang disangkakan melanggar Pasal 480 ke (1) KUHP, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bungo.

Kasus Posisi singkat:

Tersangka terbukti membeli barang hasil kejahatan (penadahan) berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung A50 seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

  1. Tersangka atas nama Muhammad Susanto bin Rusli, SM, yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Merangin.

Kasus Posisi singkat:

Tersangka merupakan karyawan dari bengkel karoseri Famili Raya, telah terbukti mengambil besi rongsokan mobil berupa 1 (satu) buah potongan body mobil bus dan selanjutnya menjualnya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Tersangka untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga digunakan untuk membeli bensin motor.

BACA JUGA :  Bersama Masyarakat Batu Empang, Danrem 042 Gapu Panen Ikan di Lubuk Larangan

Sebelum diberikan SKP2, kedua tersangka tersebut telah di lakukan perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut baik terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan oleh Tokoh Masyarakat maupun dari penyidik Kepolisian.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative ini diberikan antara lain:

  1. Para Tersangka tersebut belum pernah di hukum (baru pertama kali melakukan tindak pidana).
  2. Para Tersangka diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  3. Kerugian yang dialami oleh para korban tersebut dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Korban dan keluarganya merespons positif keinginan para Tersangka untuk meminta maaf/berdamai dengan para korban dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta para korban telah memaafkan, dan kerugian korban telah dikembalikan.
  5. Selain kepentingan korban, juga dipertimbangkan kepentingan pihak lain yaitu dimana para Tersangka tersebut masih memiliki masa depan yang panjang dan lebih baik lagi kedepannya.
  6. Cost dan benefit penanganan perkara serta mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.(Puspenkum)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Korem 042/Gapu Akan Tambah Satu Kodim Baru

Provinsi Jambi

Tanoto Foundation Dukung Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Provinsi Jambi

Syahruddin Resmi Gantian H. Anwar Sadat di DPRD Provinsi Jambi

Berita

Danrem ; Penanganan Covid-19 Perlu Deteksi Dini dan Cek Kesehatan Masyarakat yang Masuk Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jambi Gelar Vaksinasi Massal

Provinsi Jambi

Presiden Joko Widodo Tiba di Bandara Sulthan Thaha Jambi

Provinsi Jambi

Perkuat Penanganan COVID-19, PJs Gubernur Jambi Rapat Khusus dengan Dinkes

Covid-19

Kasus Positif Corona di Jambi Terus Bertambah, Total Kini 84 Orang