Kajari Tanjabbar Sampaikan Refleksi Ipoleksosbud di Rakor Bersama Forkopimda dan OPD

Para Kades tersebut melakukan pemaparan dengan membawa RAB, lalu dari RAB tersebut akan diverifikasi oleh Dinas PUPR untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dokumen tersebut secara teknis.

“Semoga dengan pendampingan hukum tersebut dapat mengubah mind set para Kades dalam melaksanakan pembangunan di desanya. Jangan sampai terulang kembali kegiatan-kegiatan fiktif di desa yang lain,” harapnya.

Terkait konflik yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kami memandang bahwa dalam penyelesaian konflik dapat diterapkan pemeriksaan seperti di persidangan untuk mengetahui history, dokumen-dokumen terkait, dan alibi dari pihak-pihak yang berkonflik.

“Sehingga dapat dilakukan pendekatan secara yuridis normatif, komparatif data-data formil/dokumen-dokumen terkait dan solusi penyelesaian konflik tersebut. Jangan sampai konflik tersebut berlarut-larut dan berpengaruh pada kondusifitas daerah,” sebutnya.

Sementara antisipasi kejahatan seperti yang mana baru terjadi permasalahan begal payudara, dapat ditinjau dari segi Kriminologi Hukum, yang biasanya dipicu akibat ekonomi dan SDM-nya.