LIVE TV
Update Ranking Alexa 37 Media Online di Jambi, 5 Maret 2021 Bupati Tanjabbar Bersama Kapolda Jambi Cek Embung Air di Muntialo Danrem 042 Gapu Minta Perusahaan Perkebunan Sinergi Dalam Pengendalian Karhutla Kapolres Tanjabtim : Identitas Mayat Tinggal Tulang Dalam Pick Up di Kanal WKS Tunggu Hasil Forensik Ketua TP PKK Tanjab Barat Kunjungi Anak Menderita Gizi Buruk di RSUD KH Daud Arif

Home / Pilkada

Jumat, 8 Januari 2021 - 10:31 WIB

KODE : Sekitar 25 Pengajuan Sengketa PHP Pilkada Masuk Ambang Batas, Termasuk Jambi

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAMBI – Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen diperkirakan hanya 25 permohonan dari total 136 permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dan juga 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada,” tutur peneliti Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana dalam diskusi daring di Jakarta seperti dikutip kalbar.antaranews.com, Kamis (07/01/20).

BACA JUGA :  Bupati Anwar Sadat Apresiasi Polres Tanjab Barat Dalam Penanganan Karhutla

Ihsan mengatakan untuk pemilihan gubernur, dari enam daerah dengan tujuh permohonan, terdapat dua permohonan yang dipastikan lolos ambang batas, yakni pemilihan Gubernur Jambi dan Kalimantan Selatan.

Sementara Pilkada Bupati, dari 96 daerah yang hasil pemilihannya disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, hanya sebanyak 22 daerah yang disebut masuk ambang batas.

BACA JUGA :  DPC Demokrat Sungai Penuh Dukung Penuh Sikap DPP

Daerah-daerah tersebut adalah Karimun, Sumba Barat, Indragiri Hulu, Nabire, Mandailing Natal, Kotabaru, Sumbawa, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Solok dan Panukal Abab Lematang Ilir.

Selanjutnya Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Rokan Hulu, Malaka, Rembang, Sekadau, Purworejo, Konawe Selatan, Teluk Wondama dan Lingga.

Sementara untuk pemilihan wali kota, Ihsan Maulana menuturkan hanya sengketa hasil pemilihan daerah Ternate yang masuk ambang batas dari 14 permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi.

BACA JUGA :  Wabup Hairan Sidak, ASN Setda Tanjab Barat Kalang Kabut

Meskipun hanya 25 daerah yang permohonannya memenuhi ambang batas, Ilham menekankan permohonan lain tidak serta merta tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi karena lembaga itu menggeser ambang batas dari syarat formal menjadi pokok materi.

Untuk itu, permohonan yang tidak memenuhi ambang batas tidak langsung tidak dipertimbangkan, melainkan akan tetap diperiksa pokok permohonannya.(Edt)

 

Sumber : antaranews.com

Share :

Baca Juga

Pilkada

Melalui Posko Tangguh, Polres Tanjabbar Ciptakan Pilkada 2020 yang Aman dan Damai

Tanjab Barat

KPU Tanjabbar Dedline Bacalaon Perbaiki dan Lengkapai Berkas Pendaftaran Hingga 16 September

Pilkada

Pilkada 9 Desember, Bawaslu Tanjab Barat Ajukan Anggaran Tambahan Dalam Bentuk APD

Pilkada

Pilkada 2020, KPU Tanjabbar Ajukan Tambahan Anggaran 4,2 M

Pilkada

Fachrori-Safrial Berpasangan Maju di Pilgub Jambi

Nasional

Pilkada Tetap Digelar Diujung Tahun 9 Desember

Advetorial

Bawaslu Tanjab Barat Lakukan Tes Wawancara dan Tertulis Terhadap 159 Calon Panwascam

Pilkada

Tiga Paslon Bupati Tanjab Barat Rebutkan 211.623 Pemilih