indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Samsat Muaro Jambi Kembali Berlakukan Pemutihan Pajak Kemdaraan Bermotor Vaksin Covid-19 Boleh Diberikan 2 Minggu Pasca Pemberian BIAS Dandim 0419/Tanjab Apresiasi Petani Cabai Merah di Lubuk Terentang Karena Lakukan Ini Pantau Vaksinasi Anak, Danrem 042/Gapu : Capaian Vaksinasi di Tebo Luar Biasa Kecamatan Senyerang Targetkan 2.585 Anak Tervaksinasi

Home / Nasional

Kamis, 30 September 2021 - 22:48 WIB

KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Tersangka Suap Proyek

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/9/2021). Foto: Ist

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/9/2021). Foto: Ist

JAKRTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan atas kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim; Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR; Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim; serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi.

Keenam orang tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Tak hanya itu, kasus ini juga telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020. Juarsah saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9/21).

BACA JUGA :  Kecamatan Senyerang Targetkan 2.585 Anak Tervaksinasi

Sebanyak 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka, yakni, Indra Gani BS; Ishak Joharsah; Ari Yoca Setiadi; Ahmad Reo Kusuma; Marsito; Mardiansyah; Muhardi; Fitrianzah; Subahan; dan Piardi.

Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan, 10 anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka kasus ini diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi. Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang digarap Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh anggota dewan.

“Peneriman uang oleh para tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu,” jelas Alex.

BACA JUGA :  Innalilahi...Tabrakan di Batanghari 4 Meninggal di Tempat, Lainya Luka-Luka

Atas dugaan tindak pidana tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan para tersangka di tiga rutan berbeda, yakni Rutan KPK Kavling C1, Rutan Gedung Merah Putih dan Rutan Pomdam Jaya Guntur. Mereka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 September 2021 hingga 19 Oktober 2021.

“Untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing,” kata Alex.

Sumber: BeritaSatu.com

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Kapal Asal India Sandar di Riau, Kapten dan ABK-nya Positif Covid-19

Nasional

Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat, Menko PMK Minta MUI Terbitkan Fatwa

Nasional

Postingan Instagram Bupati Banjarnegara Pasca Ditahan Buat Geger KPK

Berita

Sambut Natal dan Liburan Tahun Baru 2020, Kapolres Tanjabbar Keluarkan Imbauan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Laut

Nasional

Penjemputan 31 Anggota Milisi di Kongo Dipimpin Kolonel Inf Sandi Korem 042/Gapu

Nasional

Mendagri Minta Kades Tak Langsung Dipidana Jika Salah Administrasi Dana Desa

Berita

Ini Jadwal dan Tilok Pelaksanaan SKD CPNS 2019 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

Nasional

Pilkada Tetap Digelar Diujung Tahun 9 Desember