indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
OPD Tanjab Barat Sudah Menyiapkan 48 Sapi dan 3 Ekor Kambing Untuk di Kurban Al Haris Apresiasi SKK Migas dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jambi Kapan 5 Pejabat Hasil Seleksi Terbuka Dilantik, Begini Kata Pj Bupati Muaro Jambi BREAKING NEWS : Satu Unit Rumah di Desa Tungkal I Terbakar Menyongsong Pemilu 2024, Bawaslu Tanjab Barat Kunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan

Home / Berita

Jumat, 14 Januari 2022 - 12:05 WIB

Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Terima Audiensi Empat Kelompok Tani

FOTO : Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo

FOTO : Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo

JAMBI – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Wartono bersama Anggota Pansus menerima audiensi empat Kelompok Tani dari Kumpeh Ulu dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait konflik lahan.

Empat kelompok tani berkonflik dengan pihak perusahaan. Dimana mereka menilai, perusahaan menyerobot lahan yang menjadi lahan desa.

Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo mengatakan Pansus Konflik Lahan akan mempelajari dan mengkaji persoalan yang tengah dihadapi kelompok tani yang mengadu ke DPRD Provinsi Jambi tersebut.

BACA JUGA :  Gubernur Al Haris Hadiri Syukuran Hari Bhayangkara ke-76 di SPN Polda Jambi

“Contoh ya tadi ada dari kelompok tani Muarojambi perusahaan yang belum punya HGU tapi dia terus mengeruk lahan. Jadi kita bisa minta klarifikasi perusahaan terkait. Kemudian juga tadi dari Tanjungjabung Timur juga mengatakan bahwa konfliknya beralih dengan pemerintah daerah. Ini juga nanti kita panggil kita dalami, seperti apa kita cari kebenaran yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tani terhadap pihak-pihak yang berkonflik,” Ungkap Wartono Kamis (13/01/22).

Menurutnya pertemuan dengan kelompok tani memang permulaan, karena masih dalam tahap pendalaman atau perlengkapan alat bukti.

BACA JUGA :  Vaksin Booster Bakal Diberlakukan Lagi Untuk Syarat Berpergian dan Masuk Mall

“Jadi setelah alat bukti kita cukup nanti akan kita beralih ke perusahaan, jadi endingnya nanti kira-kira kami akan membuat keputusan akan merekomendasi bahwa nanti perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik misalnya ada perusahaan yang diberi izin ternyata di lapangan itu hanya sebagian atau tidak memenuhi, itu sisanya nanti kita minta untuk ditarik negara. Kita berikan lagi ke masyarakat, polanya kita sesuaikan dengan mekanisme yang ada. Nanti semuanya akan kita ambil kesimpulan,” kata pungkasnya.(Val/dk)

Share :

Baca Juga

Berita

Impian Prajurit TNI Miliki Rumah Pribadi Terwujud, Danrem Gapu Serahkan Kunci

Berita

Polres Tanjab Barat Sita Ratusan Botol Minuman Asoka, Tuak dan Lem

Berita

Arus Balik Padat di Pelabuhan Roro, Polisi Ketatkan Pemeriksaan dan Pengamanan

Berita

Hasil Rapid Tes 4 Keluarga Pasien Covid-19 Karyawan Petrochina di Betara Non Reaktif

Berita

Pererat Silaturahmi, Ketua DPD Partai Demokrat Buka Puasa Bersama Insan Pers

Berita

Kenang Jasa Pahlawan, Pemkab Tanjab Barat Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Berita

Heboh Penemuan 80 Paket Ganja dalam Karung Tak Bertuan di Tepi Jalan Desa Mentawak Merangin

Berita

Ini Ketentuan Menginap di Rumah Singgah Tanjab Barat