indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
12 Orang Kepala Desa se Kecamatan Muaro Sebo Dikukuhkan Sebagai Pemangku Adat Penyuluhan Wasbang Membina Komponen Masyarakat Cinta Tanah Air Antisipasi Wabah PMK, Polisi dan TNI di Sungai Gelam Lakukan Pemeriksaan Ternak di Kandang Dua WBP Lapas Kuala Tungkal Menerima Remisi di Hari Raya Waisak Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya

Home / Nasional

Rabu, 31 Maret 2021 - 16:34 WIB

Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB Moeldoko

Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/03/21). FOTO : LAMPUNG POST

Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/03/21). FOTO : LAMPUNG POST

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat  hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum-nya Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/03/21).

BACA JUGA :  Penemuan Kerangka Manusia di Belakang SPBU Gegerkan Warga

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Yasonna menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

BACA JUGA :  Kapolres Muaro Jambi Terima Kunjungan Supervisi Slog Polri

Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Dengan penolakan ini, Partai Demokrat secara resmi masih dipimpin Ketua Umum AHY hasil Kongres 2020, didampingi ayahnya SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Share :

Baca Juga

Nasional

BKN Gelar Uji Kompetensi Inpassing JFK Berbasis Virtual

Nasional

Kapal Selam Singapura Temukan KRI Nanggala 402 Terbelah Tiga di Kedalaman 838 Meter

Nasional

Pegawai PT Kimia Farma Ditangkap Densus 88

Nasional

Angka Pengangguran Muda Indonesia Masih Tertinggi se-Asia Tenggara

Nasional

MUI Tolak Pemilu 2024 Diundur, Berikut Alasannya

Nasional

TNI AD Terima Bantuan 30.000 APD dari MNC Group Peduli

Nasional

Aturan Kapasitas Halal Bihalal pada Idul Fitri 2022 di Daerah

Nasional

Kemenag Berangkatkan 240 Jamaah Umroh