LIVE TV
Ancam Rusak Lingkungan, Warga Senaung Tolak Adanya Galian C Fasha Salurkan 677 Juta Donasi Kota Jambi Peduli Untuk Mendahara Tengah Bupati Tanjab Barat Resmikan Operasional Ambulan Air Polsek Tungkal Ulu Terima Penyerahan 2 Pucuk Senjata Api Rakitan dari Warga Kunker ke Merangin, Danrem Gapu Sempatkan Olahraga Jalan Kaki di Kota Bangko

Home / Nasional

Rabu, 31 Maret 2021 - 16:34 WIB

Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB Moeldoko

Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/03/21). FOTO : LAMPUNG POST

Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/03/21). FOTO : LAMPUNG POST

JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat  hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum-nya Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/03/21).

BACA JUGA :  Hadiri Puncak Peringatan Hari Kartini ke-142, Hairan Apresisi Kiprah Kaum Perempuan

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak ” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Yasonna menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

BACA JUGA :  6 Jenis Pelayanan Restoran, Calon Pegiat F&B Wajib Tahu

Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Dengan penolakan ini, Partai Demokrat secara resmi masih dipimpin Ketua Umum AHY hasil Kongres 2020, didampingi ayahnya SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai.

 

Sumber : cnnindonesia.com

Share :

Baca Juga

Nasional

Tingkatkan Keamanan Negara, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ Cek Pelibas Perbatasan RI-RDTL di Pos PLBN Motaain

Nasional

Ini Penyebab THR PNS 2021 Nggak Dibayar Full

Nasional

SKK Migas Peroleh Penghargaan dari KPK

Berita

CPNS Tampaknya Harus Sabar, Hasil SKD Diumumkan Maret 2020

Berita

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Berita

Besok Ujian SKD CPNS Tanjabbar Dimulai, Harap Perhatikan Petunjuk Ini

Nasional

Pekan Olahraga Wartawan Nasional Tetap Digelar Tahun 2021

Berita

Ini Jadwal dan Lokasi SKD CPNS Tanjab Barat 2019