indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Rakerda DPD PAN Muaro Jambi Persiapan Hadapi Pemilu dan Pilkada 2024 Dilantik Seabgai Ketua Asprov PSSI Provinsi Jambi, Ini Harapan Fadhil Arief Kepengurusan Asprov PSSI Provinsi Jambi Periode 2021-2025 Resmi Dilantik Pengurus Asprov PSSI Jambi Periode 2021-2025 Dilantik Malam Ini Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Korem 042/Gapu Gelar Baksos Donor Darah

Home / Berita

Rabu, 16 Februari 2022 - 08:37 WIB

Peyertaan Modal ke Bank Jambi Terhalang, Ketua DPRD Edi Purwanto Berikan Penjelasan

FOTO : Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto pada Acara Pelantikan Pengurus KORMI Tanjab Barat, Minggu (6/2/22).

FOTO : Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto pada Acara Pelantikan Pengurus KORMI Tanjab Barat, Minggu (6/2/22).

JAMBI – Investasi Pemprov Jambi di Bank 9 Jambi sepertinya terganjal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Akibatnya, Pemprov tak bisa menambah atau menyuntik modal ke bank yang sudah berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) swasta tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto pun angkat bicara. Edi mengatakan jika Pemprov Jambi menambah modal ke Bank Jambi, sudah tentu melanggar aturan perundangan-undangan.

“Bisa dipenjara semua kalau kita nanam modal lagi di Bank Jambi,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto belum lama ini.

Atas dasar itu lah kata Politisi PDIP ini, ketika akhir tahun lalu Pemprov Jambi mengajukan usulan penambahan modal ke Bank Jambi, dewan langsung tak setuju.

BACA JUGA :  Adakan Sunatan Massal di Desa Pulau Kayu Aro, Kapolres : Wujud Kepedulian Polri Membantu Masyarakat

“Dasarnya adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang penyertaaan modal pemerintah daerah dan Peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017,” kata Edi.

Kata Edi lahi, dalam aturan itu disebutkan, pemerintah daerah hanya boleh menyertakan modal pada BUMN dan atau badan usaha milik daerah (BUMD).

“Sedangkan Bank 9 Jambi pada tahun 2006 lalu sudah berbentuk PT swasta murni. Sehingga tidak bisa lagi disuntik modal oleh pemerintah daerah. Baik Pemprov maupun Pemkab-pemkab. Kalau nekat, ya, siap-siap saja dipenjara semua yang menyetujui itu,” paparnya.

BACA JUGA :  Melli Andani, Wartawan Perempuan ampar.id Dinyatakan Lulus UKW Tingkat Muda

Oleh karena itu, Dewan Provinsi Jambi mengeluarkan rekomendasi agar Pemprov Jambi segera mengubah Bank Jambi jadi BUMD atau Persero Daerah.

Dengan begitu, barulah Pemprov Jambi dan Pemkab-pemkab di Provinsi Jambi dibolehkan menanam modal ke Bank Jambi.

“Kami sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pemprov sesegara mungkin mengubah administrasi perusahaan Bank Jambi, dari PT menjadi BUMD atau Perseroda. Jadi kalau sudah jadi BUMD, Pemda legal menanam modal. Kalau belum, ya, melanggar undang-undang namanya,” tambah Ketua DPRD Provinsi Jambi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jambi ini, lagi. [Lanjut Halaman 2].

Share :

Baca Juga

Berita

Samsat Bakal Gelar Razia Kendaraan Menunggak Pajak

Berita

KPU Tanjabar Rekrut 402 Anggota PPS Untuk Pilkada 2020

Berita

Puluhan Kardus Rokok Ilegal dari Jawa Diamankan Bea Cukai Jambi

Berita

Pekan Depan Vaksin Sinovac Tiba di Tanjab Barat

Berita

Polres Tanjab Barat Kawal Ketat Penyaluran Beras Rasta

Berita

Listrik Bakal Padam 24 Jam, Damkar Imbau Warga Waspada Kebakaran

Berita

Yang Belum Nikah Perlau Tau Biaya Nikah di KUA Terbaru

Berita

Bupati Safrial: Setiap Kepala Daerah Memang Wajib LHKPN