Setelah Dilantik Penyetaraan Jabatan Fungsional, ASN Ini Merasa Membingungkan

NASIONAL – Pasca Pelantikan Penyetaraan Jabatan Fungsional (Jafung) aparatur Pemerintah Daerah dibuat kebingungan. Di Sumedang misalnya.

Pasalnya, setelah dilantik Jafung tugas pokok dan fungsinya masih melekat struktural.

“Saya kan sudah dilantik dari Kepala Seksi menjadi Fungsional, yang asalnya punya staf menjadi tidak punya staf karena sudah beralih jabatan fungsional. Tapi, kenyataannya setelah dilantik, justru beban kerja menjadi dua,” ungkap sumber salah seorang ASN kepada Inisumedang.com yang meminta namanya tidak disebutkan, Jumat (4/2/22).

Sehingga, lanjut sumber, bekerja itu tidak sesuai dengan tupoksi, tetap saja beban pekerjaan sebagai Kepala Seksi, kalau sudah Jafung, mana yang harus dikerjakan, dan mana Analisa Jabatan (Anjab) nya.

“Mana tufoksi Jafung itu?, kan tidak ada. Kalau sudah Jafung, itu bertanggung jawab ke Kepala Dinas, tapi ini kan tidak, saya masih bisa disuruh suruh rapat, masih disuruh kordinasi kesana kemari, masih juga jadi PPTK tapi tidak punya staf, kan lebih besar beban kerja itu, makin besar tanggung jawabnya, kenapa dilantik Jafung kalau hanya berubah nama saja,” tegasnya.

Mau punya kredit point bagaimana kalau masih mengerjakan tugas Kepala Seksi. Bagaimana dengan kenaikan pangkatnya kalau seperti ini, kredit poin tidak terpenuhi.

“Sekarang masih sibuk dengan pekerjaan Struktural (Kasi), lalu bagaimana dengan kredit pointnya?, kenaikan pangkat nanti bagaimana, kalau tidak terpenuhi kredit point itu?. Ini lebih parah, dilantik jadi Jafung pekerjaan masih kasie tapi tidak punya kewenangan, jelas bikin pusing,” tuturnya.

Sementara itu dikutip dar PERMENPAN RB No 17 Tahun 2021 ini yang dimaksud dengan:

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sementara berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 yang menyebutkan dalam hal tidak ada ASN yang menduduki jabatan Struktural yang dapat ditunjuk menjadi PPTK, maka pejabat fungsional itu dapat ditunjuk menjadi PPTK dengan syarat.

Artikel ini telah tayang di inisumedang.com dengan jurul : Penyetaraan Jabatan Fungsional di Sumedang Disebut Membingungkan.