indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Al Haris Apresiasi SKK Migas dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Jambi Kapan 5 Pejabat Hasil Seleksi Terbuka Dilantik, Begini Kata Pj Bupati Muaro Jambi BREAKING NEWS : Satu Unit Rumah di Desa Tungkal I Terbakar Menyongsong Pemilu 2024, Bawaslu Tanjab Barat Kunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan Terima Penghargaan Capaian Vaksinasi dari Kapolres, Agus Purba Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Kumpeh Ulu

Home / Nasional

Sabtu, 8 Mei 2021 - 21:58 WIB

SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah Dibatalkan MA

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

JAMBI – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sebelumya, terbitnya SKB ini pun sempat viral, pasalnya menjadi perdebatan sejumlah kalangan terutama di Sumatera Barat.

Hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

Hakim menilai SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

BACA JUGA :  Kapolda Jambi Pimpin Sertijab 4 PJU dan 2 Kapolres

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap hakim.

Selanjutnya MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BACA JUGA :  Menyongsong Pemilu 2024, Bawaslu Tanjab Barat Kunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan

“Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” sebagaimana bunyi cnnindonesia.com petikan putusan tersebut, Jumat (07/05/21).

Perkara Nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Share :

Baca Juga

Nasional

KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Tersangka Suap Proyek

Nasional

Pemerintah Akan Keluarkan PP Karantina Wilayah; Toko, Warung, dan Supermarket Dilarang Tutup

Nasional

Polri Tetapkan 23 Anggota Khilafatul Muslimin Sebagai Tersangka

Nasional

Latih Disiplin Siswa SMP di Kewar, Yonif 142/Kj Berikan Pelajaran Ini

Nasional

Pertamina Tutup Sementara 91 SPBU Langgar Penyaluran Solar

Nasional

Unggah Lukisan Terbaru Bergambar Ayah dan Anak, SBY Silahkan Publik Menilai

Nasional

Kasad Melantik dan Mengambil Sumpah 999 Perwira Lulusan Diktukpasus TNI AD

Nasional

Ini Cara Mendapatkan Kartu Nikah Digital