LIVE TV
Turut Memajukan Cabor Taekwondo Tanjab Timur, PetroChina Bantu Peralatan Latihan PWI Sumut Kecam Penembakan Pemred Media Lokal Medan Bikin Resah Warga, Polisi Akan Bidik Pinjol Ilegal Pembelajaran Tatap Muka di Tebing Tinggi Akan Dilaksanakan Dengan Aturan Ketat Tanjabbar Kembali Berlakukan Jam Malam, Prokes Diperketat

Home / Nasional

Sabtu, 8 Mei 2021 - 21:58 WIB

SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah Dibatalkan MA

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

JAMBI – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sebelumya, terbitnya SKB ini pun sempat viral, pasalnya menjadi perdebatan sejumlah kalangan terutama di Sumatera Barat.

Hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

Hakim menilai SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

BACA JUGA :  KPK Kembali Tahan 4 Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap hakim.

Selanjutnya MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BACA JUGA :  Persit KCK Koorcab Rem 042 Tanam Mangrove di Mendaha Tanjab Timur

“Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” sebagaimana bunyi cnnindonesia.com petikan putusan tersebut, Jumat (07/05/21).

Perkara Nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Share :

Baca Juga

Berita

Ini Nama Peserta Peraih Nilai Tertinggi Tes SKD CPNS Tanjab Barat dari 400 Hingga 428

Nasional

Bagi Takjil Buka Puasa, Ketum KNPI Ajak Pemuda Berlomba Buat Kebaikan

Nasional

Jokowi Lantik Gubernur dan Wagub Sulut Olly-Steven

Nasional

Ke Depan Polantas Tak Lagi Menilang, Hanya Atur Lalu Lintas

Nasional

Demi Angkat Guru Honorer Jadi ASN, Komisi X Buka Opsi Revisi UU ASN

Nasional

Tingkatkan Keamanan Negara, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ Cek Pelibas Perbatasan RI-RDTL di Pos PLBN Motaain

Nasional

KPK OTT Pejabat Kemensos Terkait Bantuan Sosial Covid-19

Nasional

Anak Lahir di Luar Nikah Bisa Punya Akta Kelahiran, Begini Penjelasannya