indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Muaro Jambi Dimulai Polda Jambi Benarkan Kendaraan Sat PJR Alami Kecelakaan Danrem 042/Gapu : Tugas Operasi Adalah Kehormatan dan Kebanggaan Bagi Prajurit Kades Talang Duku Bersama Kasubsektor Taman Rajo Gelar Vaksinasi Serbu Desa Fasha dan Maulana Bagikan Paket 500 Paket Sembako

Home / Nasional

Sabtu, 8 Mei 2021 - 21:58 WIB

SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah Dibatalkan MA

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

JAMBI – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sebelumya, terbitnya SKB ini pun sempat viral, pasalnya menjadi perdebatan sejumlah kalangan terutama di Sumatera Barat.

Hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

Hakim menilai SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

BACA JUGA :  Planning Bupati Anwar Sadat Jadikan Ekowisata Mangrove Multifungsi

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap hakim.

Selanjutnya MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BACA JUGA :  Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun di Muaro Jambi Dimulai

“Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” sebagaimana bunyi cnnindonesia.com petikan putusan tersebut, Jumat (07/05/21).

Perkara Nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Nasional

Edaran Terbaru Pedoman Penyelenggaraan Hari Besar Saat Pandemi 2021

Nasional

PetroChina Peroleh Perpanjangan Kontrak Wilayah Kerja Jabung Hingga 2043

Nasional

Ini 18 Calon Anggota Dewan Pers Periode 2022-2025 dari 3 Unsur Perwakilan        

Nasional

Bareskrim Pastikan Penghina Tenggelamnya KRI Nanggala 402 Dipidana

Nasional

Begini Aturan Main Kampanye di Medsos untuk Pilkada 2020

Nasional

Menteri Pertahanan dan Kasad Beri Pembekalan Ilmu Pada Taruna dan Taruni Akmil

Berita

Pasca Tes SKD, Pelamar CPNS di Tanjabbar Cemas, Ini Masalahnya

Berita

Kapolres Tanjabbar dan Dandim Ajak Warga Tak Terprovokasi Insiden Perusakan Mushala di Minahasa Utara Sulut