LIVE
Resmikan Lapangan Tenis Pelindo II Telainai Pura, Al Haris Berharap Tumbuh Generasi Muda Petenis Jambi Bupati dan Ketua DPRD Merangin Bantu Warga Korban Kebakaran Hairan, Pemkab Targetkan 40 Hingga 50 % Masyarakat Sudah Divaksin Sebelum Pelaksanaan MTQ Diduga Keracunan di Tangki Bensin, 2 Orang Pria di Kuala Tungkal Meninggal Kejar KKB Pimpinan Lamek Taplo, TNI Pertebal Pasukan di Distrik Kiwirok

Home / Nasional

Sabtu, 8 Mei 2021 - 21:58 WIB

SKB 3 Menteri soal Aturan Seragam Sekolah Dibatalkan MA

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

Ilustrasi. MA membatalkan SKB 3 menteri soal seragam sekolah. (Foto: Detik.com)

JAMBI – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sebelumya, terbitnya SKB ini pun sempat viral, pasalnya menjadi perdebatan sejumlah kalangan terutama di Sumatera Barat.

Hakim yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan hakim anggota Irfan Fachrudin dan Is Sudaryono.

BACA JUGA :  Gubernur Jambi Apresiasi Danrem 042/Gapu Bangun Panti Asuhan

Hakim menilai SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BACA JUGA :  Satgas Kolakopsrem 172/PWY Berhasil Evakuasi Jenazah Suster Maelani dari Jurang 300 Meter

“Dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap hakim.

Selanjutnya MA memerintahkan Menteri Agama (termohon I), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (termohon II) dan Menteri Dalam Negeri (termohon III) mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021,” sebagaimana bunyi cnnindonesia.com petikan putusan tersebut, Jumat (07/05/21).

BACA JUGA :  Sekda : Rapor Merah Siap-Siap Non Job

Perkara Nomor: 17/P/HUM/2021 ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pangdam II Sriwijaya;  Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Pengkhianat Bangsa

Berita

Kapolres Tanjabbar dan Dandim Ajak Warga Tak Terprovokasi Insiden Perusakan Mushala di Minahasa Utara Sulut

Nasional

Kemendikbudristek Ganti BNSP Menjadi BSKAP

Pilkada

Bawaslu; Ada Tiga Pilihan Partisipasi Mahasiswa Turut Sukseskan Pilkada 2020

Kota Jambi

Amir Sakib Hadiri Silaturahmi LSM Rikolto Belgia Di Rumah Dinas Gubernur Jambi

Nasional

Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat, Menko PMK Minta MUI Terbitkan Fatwa

Nasional

Penerimaan CPNS 2020 dan 2021 Ditunda, Ini Alasan Pemerintah

Nasional

Menpan RB ; Daerah Tidak Diperkenankan Lagi Rekrut Tenaga Honorer